Warga Tolak Pengebang

Somasi Terhadap PT. Megapolitan Developments

POSTKOTAPONTIANAK.COM ! DEPOK-Warga Komplek TNI-AL Pangkalan Jati telah melayangkan somasi/teguran sebanyak tiga

Pengembang PT. Megapolitan Developments (Ist)
Pengembang PT. Megapolitan Developments (Ist)

kali terhadap PT. Megapolitan Developments Tbk (MD) cq. PT. Mega pesanggrahan Indah (MPI), terkait pembangunan Apartment yang sudah berdiri maupun yang akan segera dikerjakan.

“Namun hanya surat somasi pertama yang telah dijawab oleh PT. Megapolitan, bahkan dinilai dalam Tata Ruang dan Wilayah, pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan terhadap pemanfaatan lahan yang sudah ditetapkan oleh Gub. Prov, Jabar melaui Skep Gub Jabar tertanggal 11-03-1987,” ujar juru bicara perwakilan warga Komplek TNI-AL Elnard Peter kepada wartawan, kemarin, dikediamannya.

Dijelaskannya, bahwa dalam Skep tersebut secara eksplisit menyatakan spesifikasi jenis rumah hunian yaitu yang seusai KPR Papan Sejahtera namun kini perumahan Puri Cinere dapat dilihat produk properti faktual seperti apa.

“Demikian pula dengan pemanfaatan lahan dari 50ha yang tidak terserap seluruhnya selama kurun waktu 1987-2007 sehingga menyisakan lahan yang sekarang akan dialih fungsikan sebagai kawasan superblok dan menjadi objek penolakan pihak warga,” jelas Elnard.

Menurutnya, kini Raperda RTRW 2012-2032 belum dapat diberlakukan sehingga bilamana ada rencana perubahan pemanfaatan lahan maka wajib merujuk kepada Perpres RI No.54/2008 jo Perda RTRW Depok 2001-2011 jo Perda  RTRW Depok 2009 (Perubahan) dan layak disosialisasikan yang sayangnya kedua Perda RTRW tersebut tidak dapat diakses kami atau masyarakat luas.

“Selain itu, terkait Lingkungan Hidup pemanfaatan lahan adalah bagian dari Tata Ruang & Tata Wilayah karena berkaitan dengan Daya Dukung Lingkungan Hidup didalamnya sehingga perlu disesuaikan dengan Daya Tampung yang memperhatikan sarana-prasarana (Sarpras) permukiman yang ada agar kesinambungan kehidupan, kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya dapat terpenuhi secara layak sebagaimana dalam UUD 1945,” tutur Elnard.

Ernard juga mengeluhkan, bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima salinan perijinan terhadap pengembangan maupun pembangunan kawasan superblok yang dikeluarkan oleh pihak Pemda Jabar dan Pemkot Depok, kecuali Skep Gub. Jabar tersebut dalam poin I.

“Artinya Pihak Pemkopt Depok juga belum memiliki Perda yang mengatur perihal Investasi atau Permodalan yang diperoleh dari Pasar Modal atau memperdagangkan,”imbuhnya.

Ernard menambahkan,  tanggapan pihak MPI diberikan saat Somasi II dan telah diadakan pertemuan antara 2 pihak sesuai kesempatan yang kami/warga berikan, namun seluruh kesepakatan tidak dipenuhi oleh pengembang pada batas waktu yang disepakati (wanprestasi).

“Jadi kesepakatan yang dimaksud adalah memberikan jawaban tertulis (sebagaimana terlampir) dalam 1 minggu kalender dengan sebelumnya mengadakan lagi pertemuan informal guna membahas lebih lanjut materi substansial tuntutan pihak warga,” ujarnya.

Dia juga menerangkan, untuk menyikapi perkembangan yang terbentuk dalam kurun waktu 2 bulan terakhir khususnya memperhatikan tanggapan dan perilaku pengembang, maka kami telah melayangkan Somasi III yang secara tegas menolak pengembangan dan pembangunan Cinere Business District (Centro Cinere) yang direncanakan & dilaksanakan secara melawan hukum.

“Jadi upaya kami selanjutnya adalah menembuskan Somasi kami kepada Pemerintah Pusat & Daerah dengan harapan adanya intervensi dan melakukan pengawasan serta pengendalian bahkan pemulihan sesuai kewenangan & fungsinya,” terang Ernard.

Ernard menegaskan, bilamana nanti ditemukan terindikasi kuat adanya pelanggaran bahkan kejahatan didalam pembangunan itu, kami harapkan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dari masing-masing instansi untuk menindaklanjutinya dalam rangka penegakkan hukum.

“Kami juga telah meminta kuasa hukum warga, untuk segera melayangkan surat permohonan informasi kepada pihak penyelenggara informasi publik Kota Depok, terkait seluruh perijinan maupun Perda RTRW 2001-2011 + 2009 serta Raperda RTRW 2012-2032 dimana kami sangat berkepentingan juga landasan hukum bagi pengembang,” tandasnya.(Faldi/Sudrajat)


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *