Warga Datangi Kantor Desa Sui Nipah Terkait Penyaluran BLT

SUNGAI NIPAH ! MEMPAWAH – Terkait penyaluran Bantuan Lansung Tunai ( BLT-DD) Desa Sungai Nipah Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah menuai protes dari warga yang datang di Kantor Desa mempertanyakan bantuan yang tidak tepat sasaran.

Kamis, (18/6/2020), terlihat puluhan warga yang datang di Balai Desa Sui Nipah menemui Pj. Kepala Desa Sui Nipah Iwan Kurniawan untuk minta penjelasan kriteria yang dapat bantuan tersebut.

Pasalnya, dilapangan ditemukan satu rumah dapat dua bantuan, seperti sudah dapat PKH dan dapat juga Program Sembako. Sedangkan aturan tidak dibenarkan, jika telah dapat salah satu dari program tersebut maka penerima manfaat hanya boleh satu program saja, kata Aji Akhmad (39) salah satu warga Sui Nipah.

“Kita jelas kesal kata Aji, jawaban yang diberikan Pj. Kades Iwan Kurniawan berbelilit-belit alias tidak dapat memberikan penjelasan. Menurut keterangan Iwan Kurniawan bahwa pihaknya pakai aturan dan tidak dibenarkan satu dapat dua program bantuan, tapi dilapangan hal tersebut ada ditemukan,” sebut Aji.

Bantuan mestinya untuk orang kurang mampu. Malah yang banyak ditemukan yang dapat bantuan orang yang dianggap mampu punya kendaran roda empat serta punya usaha dan satu rumah malah dapat 2 bahkan tiga bantuan, terangnya.

Pj.Kades Desa Sui Nipah Iwan Kurniawan saat ditemui mengatakan bahwa pihaknya tetap memakai aturan dalam melakukan penyaluran. Ketika ditanya kanapa dilapangan ditemukan satu rumah bisa dapat dua program bantuan serta orang yang dianggap mampu malah yang dapat, Iwan Kurniawan tidak menjawab hanya terdiam.

Akhirnya, pihak Desa mengajak warga untuk melakukan musyawarah di ruang balai di desa untuk membahas terkait permasalahan bantuan tersebut.

Pantauan dilapangan sebelum Camat hadir, suasana sempat memanas, karena jawaban yang di berikan kepada warga tidak sesuai harapan yang terkesan banyak berdalih.

Tidak  begitu lama terlihat Drs.M. Erfiza,MS.i Camat Jongkat, Waka Polsek Siantan, Pj Kades Desa Sui Nipah, Bhabinkamtibmas dan puluhan warga yang hadir untuk melanjutkan dialog.

Camat Jongkat yang langsung diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan tentang bantuan. Kata Camat bahwa intruksi dari Kabupaten terus Kecamatan dan ke Desa untuk memilah-milah yang mana dapat yang mana tidak sesuai dengan kriterianya dan harus diadakan musyawarah Desa.

Aturannya jalas Erfiza, bahwa jika telah dapat PKH, tidak boleh dapat BLT.

Makanya pihak Kecamatan menyerahkan ke Desa karena pihak Desa yang paling tahu dengan ketentuan musyawarah desa (Musdes) dan agar dapat diselesaikan sebaik-baiknya, harap Camat Jongkat./*

PKP


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *