Wakil Ketua Komisi A DPRD : Karut Marut Perizinan DPRD Segera Bentuk Pansus Perizinan

POSTKOTAPoNIANAK.COM ! DEPOK-Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok, Hamzah mengungkapkan, bahwa pihaknya menilai sekarang banyak pengusaha atau pelaku ekonomi yang melakukan pembangunan tanpa berbekal surat izin, akan tetapi telah mendapat jaminan dari oknum di dinas terkait. Indikatornya pembangunan dilakukan tanpa memasang plang izin yang seharusnya telah terpasang sebelum dilakukannya pembangunan.

Wakil-Ketua-Komisi-A-DPRD-Depok-Hamzah./(ist)
Wakil-Ketua-Komisi-A-DPRD-Depok-Hamzah./(ist)

“Artinya, pihaknya menilai juga bahwa karut-marutnya perizinan di bawah kendali Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail. Maka dari itu komisi A DPRD Depok akan membentuk pansus perizinan guna meluruskan kembali kebijakan yang salah,” ungkapnya kepada wartawan, Minggu (17/5/2015), di Depok.

Dia menjelaskan, bahwa ide awal pembentukan pansus perizinan tersebut datang langsung dari Ketua DPRD Hendrik Tangke Alo (HTA) dan Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN). Namun, sebelum melakukan pembentukan pansus tersebut, internal Komisi A terlebih dahlu membahas secara intensif dampak dari usulan itu.

 “Kalau sekiranya dibentuk pansus, tentu dasarnya perbaikan pelayanan perizinan terhadap masyarakat. Kita mendukung penuh keinginan Ketua DPRD dan FPAN,” jelas Hamzah.

Menurutnya, bahwa tujuan dibentuknya pansus tersebut yakni, untuk mempermudah dan mempercepat keluarnya proses perizian. Sehingga, kata dia, tidak ada lagi oknum di dinas terkait memanfaatkan lamanya waktu pembuatan izin untuk mengeruk keuntungan pribadi. Para pengusaha pun tidak lagi memiliki keberanian melakukan pembangunan tanpa mengantongi izin terlebih dahulu.

“Artinya, bilamana pembuatan perizinan dipermudah dan dipercepat tidak ada lagi kasus yang melibatkan oknum di dinas dan pengusaha nakal. Saya sangat meyakini hal itu,” tutur Hamzah.

Hamzah menegaskan, untuk menggulirkan pansus perizinan tetap harus dilihat pada dampaknya. Apakah kebijakan pemerintah atau pemberi izin memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan dampak merugikan kepada masyarakat. Atau, katanya, kebijakan yang dibuat pemerintah kurang tepat dan tidak pro kepada masyarakat. Dalam pengertian kebijakan tersebut lebih menguntungkan perusahaanm, pengusaha atau pihak ketiga.

“Artinya, sah-sah saja Dewan menggulirkan pansus perizinan dengan tujuan perbaikan, mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam memberikan perizinan,” tandas. Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya itu. /Faldi/Sudrajat


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *