Wakil Ketua DPRD, Igun Sumarno : Penurunan Jabatan Sekda di Nilai Langgar UU ASN

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Igun Sumarno (Ist)
Wakil Ketua DPRD Kota Depok Igun Sumarno (Ist)

POSTKOTAPONTIANAK.COM ! DEPOK-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok Igun Sumarno mempertanyakan tindakan Walikota Nur Mahmudi Ismail melakukan mutasi pejabat setingkat kepala dinas dan penurunan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Ety Suryahati menjadi kepala dinas.

“Sebab saya melihat banyak yang tidak sesuai dengan ASN. Maka dari itu yang jadi pertanyaan apakah mutasi dan penurunan jabatan sekda menjadi kepala dinas yang dilakukan walikota sudah sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara,” ujarnya kepada wartawan jumat (15/5/2015), diruang kerjanya.

Dia menjelaskan, bahwa selama ini Walikota Nur Mahmudi faktanya tidak melakukan mutasi sesuai dengan ASN. Karena, banyak pejabat yang ditempatkan sesuai latar belakang pendidikan dan golongan kepangkatan. Justru, kata dia, pejabat yang kepangkatannya layak duduk sebagai kepala dinas dipaksa menempati ‘kursi panjang’ alias tidak memiliki jabatan apapun.

“Sementara mereka yang belum layak menempati posisi kepala dinas justru mendapat jabatan. Mutasi seperti ini tidak lah bersandar pada UU ASN,” jelas Igun.

Dia juga menilai, bahwa mutasi yang dilakukan dari awal hingga menjelang akhir masa jabatan Nur Mahmudi Ismail semakin karut marut. Hal ini harus menjadi catatan penting seluruh anggota DPRD Kota Depok untuk menggunakan hak bertanya kepada orang nomor satu di Kota Depok itu.

 “Maka dari itu, pihaknya tentu tidak ingin melihat birokrasi semakin hancur dan bertikai dengan mutasi tersebut. Kita harus menggunakan hak bertanya terkait mutasi dan penurunan jabatan sekda agar mendapatkan jawaban langsung dari walikota,” ujar igun.

Igun juga berharap mutasi dan penurunan jabatan tidak dilandasi emosi dan kepentingan politik. Dimana, kata dia, Nur Mahmudi ingin mengamankan posisi-posisi dinas strategis untuk kepentingan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Depok.

“Bagaimana kesimpulan seperti itu tidak mencuat di masyarakat, sekarang saja jabatan Kepala Dinas Bina Marga dikosongkan. Padahal, jabatan ini penting untuk kelangsungan pembangunan infrastruktur yang sampai sekarang belum berjalan,” cetusnya.

Igun menegaskan, bahwa itu tidak melihat alasan sumber daya manusia (SDM) sebagai sebuah faktor digantinya pejabat setingkat kepala dinas.

“Justru kenapa dari awal tidak dipikirkan masak-masak dalam menentukan posisi kepala dinas. Menjelang dilakukan lelang proyek barulah dikosongkan. Kalau bukan alasan politis, lalu alasan apa yang paling rasional,” tandasnya./Faldi/Sudrajat


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *