UMK Landak Rendah

NGABANG ! POSTKOTAPONTIANAK.COM-Upah Minimum Kabupaten (UMK) bagi tenaga buruh di Kabupaten

Ketua Federasi Serikat Buruh Kamiparho KSBSI Landak, Yasiduhu Zalukhu./ devi-ngb
Ketua Federasi Serikat Buruh Kamiparho KSBSI Landak, Yasiduhu Zalukhu./ devi-ngb

Landak masih dirasakan tidak sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Oleh karena itu Ketua Federasi Serikat Buruh Kamiparho KSBSI Landak, Yasiduhu Zalukhu meminta supaya penentuan UMK tahun 2016 di Landak harus sesuai dengan KHL.

Menurut Yusuf-sapaan akrab Yasiduhu Zalukhu-mengatakan, sampai saat ini memang belum dilakukan rapat dewan pengupahan untuk menentukan UMK tahun 2016. “Sampai saat ini kita masih menunggu rapat dewan pengupahan tersebut,” ujar Yusuf, Jumat (6/11) di Ngabang.

Ia meminta penentuan UMK tahun 2016 nanti harus memakai inflasi daerah, bukan memakai inflasi pusat. “Sebab kita di daerah bukan di pusat. Apalagi yang meng SK kan penetapan UMK ini adalah gubernur. Kalau tetap memakai inflasi nasional, kita tetap menolaknya,” kata Yusuf.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Landak sendiri kata Yusuf, juga berharap supaya pembahasan UMK tahun 2016 di Landak jangan sampai deadlok. “Kitapun siap berunding. Tapi kami tidak mau dirugikan juga. Sebab selama ini penentuan UMK di Landak belum memenuhi KHL sesuai dengan UU. Kalau bisa UMK Landak tahun 2016 ini bisa sesuai dengan KHL,” pintanya.

Ia menambahkan, jika penentuan UMK Landak tahun 2015 sesuai dengan KHL, UMK bisa mencapai Rp. 2.200.000. “Sedangkan UMK Landak tahun 2015 ini hanya sebesar Rp. 1.606.800. Angka segitu sangat jauh dari KHL. Oleh karena itu, UMK tahun depan harus sesuai dengan KLH. Tapi kita lihat juga pertumbuhan ekonomi kita di Landak. Kita harus mendukung investor jangan sampai mereka lari. Kita juga minta investor bisa memberikan kesejahteraan kepada para pekerjanya,” harap Yusuf.

Disinggung soal PP No. 78 tahun 2015 tentang upah yang ditolak oleh buruh di Indonesia, ia mengatakan, para buruh memang menolak Pasal 44 dalam PP No. 78 tahun 2015 itu.

“Pasal itu tentang KHL berjalan. KHL itu sudah tidak sesuai dengan konstitusi kita. Padahal konstitusi kita mensyaratkan, setiap pekerja berhak mendapatkan KHL dan upah atau gaji untuk pemenuhan KHL. Kalau KHL itu tidak sesuai, berarti telah mengkebiri dari pada konstitusi kami.

Disisi lain, untuk apa ada dewan pengupahan kalau seperti itu. Inikan melanggar UU. Padahal ada rapat dewan pengupahan untuk melalukan studi KHL setiap tahunnya,” bebernya. (devi)/frs


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *