Tuntut kenaikan Gaji standar UMK ,Ratusan Honorer Kontrak Daerah ujuk rasa ke DPRD

POSTKOTAPONTIANAK.COM

( Melawi ) – Ratusan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) Pemkab Melawi berunjuk rasa di Gedung DPRD, pada Selasa pagi (30/10/18 )

Sebelum menuju ke DPRD Melawi, Ratusan TKD berkumpul di area Tugu Juang Nanga Pinoh km2. Dengan berkendara sepeda motor, para honorer ini kemudian berkonvoi menuju kantor DPRD Melawi guna menyampaikan aspirasinya.

“Gaji kami yang lulusan SMA ini hanya Rp 1.050.000 per bulan. Sementara kebutuhan pokok untuk membayar listrik, membeli kebutuhan pokok dan rumah tangga dimasa sekarang sudah tidak lagi cukup. Padahal kami juga sudah bekerja sampai belasan tahun sebagai honorer,” kata salah seorang ibu yang sudah lama menjadi honorer di Pemkab Melawi.

Ketua Forum TKD Melawi Kusma Kilbi, mengungkapkan ada tiga hal yang dituntut para tenaga kerja kontrak. Mereka meminta kenaikan gaji setidaknya sesuai UMK Melawi.

“saat ini 2018 UMK Melawi Rp 2.118.214, sementara waktu kerja kami sama dengan PNS yakni 8 jam kerja, lima hari per minggu. Digaji hanya untuk SMA Rp 1.050.000 dan Rp 1.100.000 untuk lulusan S1. Bagaimana kami dapat bekerja maksimal, sementara gaji kami saja tidak sesuai aturan ketenagakerjaan,” katanya.

Tenaga kontrak juga menuntut revisi aturan perpanjangan kontrak menjadi 5 tahun, dan pengangkatan TKD bersifat insidentil selama masih diperlukan. Selama ini, kontrak TKD diperpanjang setahun sekali.

“Terakhir, kami minta data riil TKD dan minta Pemkab memperhatikan nasib TKD yang sudah mengabdi lebih dari lima tahun,Tadi ada ibu yang sudah jadi tenaga kontrak hampir 14 tahun. Ini yang ingin kami perjuangkan,terang Kusmana

Dalam kesempatan tersebut,puluhan Perwakilan dari honorer TKD diterima oleh Wakil ketua DPRD Iif usfayadi tampak juga sejumlah anggota DPRD lainnya. Hadir juga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Paulus, serta Asisten III Setda Melawi, Iskandar.

Pada pertemuan tersebut Iif menyatakan DPRD siap menerima aspirasi para tenaga kontrak daerah. “Peran wakil rakyat adalah menerima aspirasi dan juga akan menyampaikannya kepada pemerintah daerah,Tapi kewenangan untuk menambah penghasilan atau memutuskan kenaikan gaji TKD ada pada pemerintah daerah,” katanya.

[Jon,Biro Melaw]

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *