Tinjauan Kasus Century dari sisi Implementasi Peraturan Bank Indonesia

NELA

Oleh : Dr. Nella Yantiana, SE, MM, AK, CA

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang bertugas mengawasi proses pelaksanaan perbankan di Indonesia agar tercipta sistem perbankan yang stabil. Dalam era tahun 2008 sebelum kasus Bank Century ini mencuat, telah terjadi beberapa peristiwa penting yang menganggu stabilitas ekonomi moneter di Indonesia. Beberapa peristiwa penting yang terjadi adalah saat itu kurs rupiah terhadap dollar terus melemah, terjadinya pasar uang antar bank yang macet, terjadinya kekeringan likuiditas didunia perbankan di Indonesia serta terjadinya capital flight.  Terjadinya krisis keuangan global saat ini berimbas kepada stabilitas sistem keuangan perbankan di Indonesia.

Menyikapi hal tersebut sebenarnya sudah diantisipasi oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang  Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Bank Indonesia dapat memberikan kredit kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek yang dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi termasuk aset kredit kolektibilitas lancar. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia menyediakan fasilitas pendanaan yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/26/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum. Munculnya PBI ini adalah dalam rangka untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek kepada Bank dengan maksud agar kelangsungan kegiatan usaha Bank dapat terpelihara.

Kasus Bank Century merupakan contoh kasus yang dapat kita cermati, sejak dilakukannya merger pada tanggal 28 Desember 2004 yaitu antara Bank CIC, Bank Danpac dan Bank Picco melahirkan Bank Century yang merupakan bank dalam pengawasan intensif, setelah dilakukan merger  terdapat praktek-praktek yang merugikan yaitu pemilik saham menukar SSB senilai USD 75 juta dan kas USD 60 juta dengan total USD 135 dengan SSB lain seharga USD 57,48 juta, akibatnya CAR menjadi negatif yaitu – 132,58%, adanya kredit macet senilai Rp 356 miliar. Namun sejak Oktober 2008, Bank Century berkali-kali melanggar ketentuan GWM, likuiditas bank terus memburuk sejak BI meminta pemilik untuk melunasi SSB Valas yang jatuh tempo dan pemilik tidak mampu memenuhi komitmen, saat itu perhitungan CAR menjadi 2,35% yang membuat status Bank Century saat itu menjadi bank dalam pengawasan khusus.

Pada tanggal 13 Nopember 2008, PT Bank Century Tbk mengalami keterlambatan penyetoran dana pre-fund untuk mengikuti kliring dan dana di Bank Indonesia yang telah berada dibawah saldo minimal, sehingga Bank di-suspend untuk transaksi kliring pada hari tersebut, pada tanggal 14 Nopember 2008 sampai dengan 20 Nopember 2008, transaksi kliring sudah dibuka kembali namun terjadi penarikan dana nasabah secara besar-besaran akibat turunnya tingkat kepercayaan yang timbul sebagai akibat dari pemberitaan-pemberitaan seputar ketidakikutsertaan Bank pada kliring tanggal 13 Nopember 2008.

Menyikapi adanya permasalahan keuangan ekonomi global saat itu maka Bank Indonesia kemudian menerbitkan PBI Nomor: 10/30/PBI/2008 tanggal 14 November 2008 tentang perubahan  atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/26/PBI/2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka pendek bagi Bank Umum.  Perubahan PBI terdapat pada Bab II yaitu mengenai persyaratan dan tata cara permohonan FPJP yang meliputi perubahan pada pasal 2, pasal 4 serta tambahan sisipan pasal 17A.

Perubahan pada pasal 2 yang meliputi di no:10/26/PBI/2008 pada point 2 dinyatakan bahwa Bank dapat mengajukan permohonan FPJP wajib memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (capital adequacy ratio) paling kurang 8% (delapan persen), sedangkan berdasarkan PBI perubahan No. 10/30/PBI/2008 dinyatakan bahwa Bank dapat mengajukan permohonan FPJP wajib minimum memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (capital adequacy ratio) positif. Saat itu kondisi Bank Century sedang mengalami kemerosotan CAR yaitu menjadi  2,35% sehingga dengan adanya perubahan PBI maka Bank Century dapat memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan kucuran FPJP.

Perubahan pada pasal 4 yaitu poin 3 menyatakan bahwa aset kredit yang dapat dijadikan agunan FPJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memenuhi kriteria sebagai berikut: kolektibilitas lancar selama 12 (dua belas) bulan terakhir,  sedangkan berdasarkan PBI No. 10/30/PBI/2008 dinyatakan bahwa kolektibilitas lancar selama minimal 3 (tiga) bulan terakhir. Kriteria lain yaitu kredit belum pernah direstrukturisasi serta sisa jangka waktu jatuh tempo kredit paling cepat 3 (tiga) bulan dari saat persetujuan FPJP, sedangkan pada PBI No. 10/30/PBI/2008 yaitu aset kredit memiliki agunan, munculnya PBI perubahan justru memperlonggar akses bagi bank bermasalah seperti Bank Century untuk mendapatkan kucuran dana FPJP.

Selanjutnya adanya sisipan  pasal 17A yang memuat bahwa Bank Indonesia menetapkan Bank penerima FPJP dalam status pengawasan khusus. Dimana saat itu Bank Century sejak tanggal 6 Nopember 2008 sedang dalam status pengawasan khusus.

Selanjutnya, sesuai dengan Perpu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melalui Keputusan No. 04/KSSK.03/2008 tanggal 21 Nopember 2008 menetapkan PT Bank Century Tbk sebagai bank gagal yang berdampak sistemik dan menyerahkan penanganannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sesuai dengan Pasal 40 UU No. 24 Tahun 2004 tentang LPS, terhitung sejak LPS melakukan penanganan bank gagal, maka LPS mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud.

Ketika itu kondisi perbankan Indonesia dan dunia mendapat tekanan berat akibat krisis global. Keputusan KSSK saat itu untuk menghindari terjadinya krisis secara berantai pada perbankan yang dampaknya jauh lebih mahal dan lebih dahsyat dari 1988.

Kenyataanya pasca digelontorkannya dana bail out telah menimbulkan banyak permasalahan serta berdasarkan hasil audit investigatif BPK yang diserahkan kepada DPR RI tertanggal 20 November 2009 memaparkan temuan penting, sejak kisah meleburnya (merger) 3 Bank hingga penggelapan dana di Bank Century. Indikasi korupsi terkait dengan kasus ini terutama terlihat dari terjadinya pelanggaran aturan dan penyalahgunaan wewenang. Beberapa catatan indikasi korupsi dari laporan BPK yaitu terkait merger 3 bank, penyaluran FPJP, pengambilan keputusan oleh KSSK dan penyaluran Penyertaan Modal Sementara (PMS) serta penyalahgunaan dana FPJP dan PMS.

Pada intinya, temuan-temuan yang ada mencoba mengkonfirmasi satu hal, yaitu bahwa penyelamatan Bank Century adalah sebuah keputusan yang keliru dan diambil dengan tidak memperhatikan berbagai catatan praktek perbankan yang tidak sehat juga kinerja perbankan yang buruk. Dengan demikian, keputusan menggelontorkan dana hingga triliunan rupiah terhadap Bank Century sangat beresiko untuk diselewengkan. (*)


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *