Tindak tegas Pelaku Pengoplosan BBM

POSTKOTAPONTIANAK.COM

MELAWI-Hampir di seluruh wilayah Hukum Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, pelanggaran hukum terjadi dimana-mana, baik oleh pejabat teras pemerintah pusat dan daerah, oknum-oknum, para pengusaha dan anggota masyarakat, yang tujuannya adalah untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan umum.

Ilustrasi
Ilustrasi

Menjelang Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM dan menghapus subsidi BBM, antrian BBM terjadi dimana-mana baik oleh Pengusaha/Pemilik Kios dan anggota masyarakat. penumpukan BBM terjadi di mana-mana, apalagi oleh pengusaha-pengusaha dan pemilik kios, yang semuanya itu adalah untuk kepentingan usaha dan pribadi.

Diwilayah hukum Polres Melawi, Kalimantan Barat terjadi pengoplosan BBM oleh salah seorang pengusaha muda berinisial (Z), dan tertangkap tangan langsung oleh Satreskrim Polres Melawi, pelaku dan barang bukti BBM, saat ini sedang diproses sesuai dengan hukum, Menurut Penjelasan Kasat Reskrim Polres Melawi AKP. Suparjo, SH kepada Wartawan, mengenai temuan tersebut bahwa pelaku akan diproses seusai dengan Hukum dan akan dijerat Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor : 22 di Wilayah Hukum Polres Melawi, tetap akan diproses sesuai hukum dengan hukum tanpa pandang bulu ujar Kasat Reskrim Polres Melawi, AKP Suparjo, SH.

Menyikapi penjelasan Kasat Reskrim Polres Melawi, Benny Panjaitan (Koordinator NCW) Sangat setuju dengan komitmen Polres Melawi dalam Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 Pasal 55, dan Penjelasannya menyebutkan : Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah di Pidana dengan Pidana Penjara Paling Lama 6 (Enam) tahun, dan denda paling tinggi 60 Milyar Rupiah. Didalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 dan penjelasannya tidak ada disebutkan jumlah/batasan-batasan pelanggarannya, ujar Benny Panjaitan (Jon).


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *