Terkesan Masih Haus Kekuasaan

Walkota Menempatkan Kelompoknya di Level Tertinggi  

Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail (Ist)
Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail (Ist)

POSTKOTAPONTIANAK.COM ! DEPOK-Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Hasbullah Rahmad menilai, bahwa menjelang akhir jabatannya sebagai Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail, namun masih saja terkesan haus kekuasaan.

Seperti keputusan Walikota yang menurunkan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Ety Suryahati menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) Depok mengundang banyak kecurigaan. Sebab ini peristiwa yang sangat ‘lucu’ tersebut baru sekali terjadi di Indonesia. Dan, dilakukan menjelang berakhirnya masa jabatannya.

 “Pertayaannya ko membuat langkah yang terkesan haus kekuasaan dan ingin menempatkan orang-orangnya di level tertinggi.Kebijakan itu kebijakan yang paling lucu, walau pun tidak dilarang. Saya yakin kebijakan tersebut menjadi sorotan publik,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (10/5/2015), di Depok.

Hasbullah menjelaskan, bahwa hasrat Walikota Nur Mahmudi Ismail menempatkan orang  dekatnya pada posisi orang nomor satu di level Pegawai Negeri Sipil (PNS) rupanya sangat besar. Kendati langkah tersebut menabrak peraturan perundang-undangan, Nur Mahmudi tetap cuek asal seluruh keinginannya terwujud.

 “Publik sudah tahu kalau orang dekat Nur Mahmudi yakni Heri Priyanto naik menjadi kepala dinas dengan lompatan yang tidak masuk akal. Dalam satu tahun sudah naik dua kali jabatan. Kita semakin curiga kalau ini ada kaitannya dengan Pemilukada,” jelasnya.

Dia juga yakin bahwa Sekda Ety dipaksa mundur oleh Nur Mahmudi dan dipaksa untuk mengisi pos Kepala Distankan yang ditinggalkan Ir Abdul Haris. Sebab, pos sekda menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan Pemilukada Depok Desember ini.

 “Saya yakin Sekda Ety tidak akan mundur atau tidak akan menempati pos Kepala Distankan kalau tidak ditekan dan dipaksa. Pemaksaan ini yang kemudian dipertanyakan orang awam. Kenapa baru dilakukan menjelang dilakukannya Pemilukada,” imbuh Hasbullah.

Hasbullah juga mempertanyakan, kenapa Sekda Ety tidak diganti menjelang masa jabatannya habis satu tahun lalu. Ia diganti justru saat masyarakat Depok ingin melakukan ‘pesta rakyat’. “Kalau tidak ada kepentingan   pribadi dan kelompok yang sangat urgent, tidak mungkin dilakukan. Pastilah ini ada kaitannya dalam mempertahankan kekuasaan,” pungkas Ketua DPD PAN Kota Depok itu.

Hal yang sama dikatakan oleh kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok, Qurtifa Wijaya. Ia menilai  penurunan jabatan sekda ke Kepala Distankan kurang “pas”. Sebab, penurunan jabatan sekda ini pun pertama kalinya dilakukan oleh seorang kepala daerah di Indonesia.

“Jika jabatan sekda diganti mungkin tidak akan ada permasalahan, karena hal itu merupakan hak kepala daerah. Namun ketika beliau (sekda) diganti, lazimnya menempati posisi yang selevel atau di atasnya, yakni bisa dipindahkan ke kantor kementerian, atau ke kantor wilayah provinsi,” cetusnya.

Qurtifa sangat menyayangkan penurunan jabatan dari sekda menjadi kepala dinas terjadi. Sebab, publik melihatnya ada penurunan jabatan atau eselon. Sementara sebagaimana penjelasan walikota bahwa sekda merupakan jabatan dengan eselon tertinggi di struktural birokrasi pemerintah daerah, akan tetapi harus diturunkan jabatannya. “Saya sangat menyayangkan ini terjadi,” imubhnya./Faldi/Sudrajat


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *