Terkait Perppu Pilkada

Masyarakat Harus Kawal Perppu Pilkada

DEPOK-(PKP)-Saat ini Bangsa Indonesia dalam masalah serius masalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), khususnya di Kota Depok. Maka jika Perppu No 11 tahun 2014 tentang pilkada ditetapkan maka seluruh daerah akan kacau balau.

ILustrasiSelain membuat kacau balau, Perppu itu bertentangan dengan UU No 22 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

“Seharusnya masyarakat menolak Perppu tersebut. Sebab dalam UU tersebut tidak tersirat bahwa pilkada dapat dimajukan atau dimundurkan. Kecuali ada hal yang sangat urgent,” ungakap Pengamat Kebijakan Publik Kota Depok, Ahmad Nasir Biasane kepada wartawan, kemarin di kantornya.

Menurutnya, bila Perppu itu diberlakukan maka pilkada di Kota Depok akan digelar pada tahun 2018, sementara masa jabatan Wali Kota Depok habis pada Januari 2016. Kekosongan wali kota itu diisi oleh pelaksana tugas Wali Kota.

“Artinya plt itu tidak bisa mengambil kebijakan strategis, sehingga berdampak pembangunan di Kota Depok terhambat,” tutur Nasir.

Nasir menambahkan, bahwa seorang Plt tidak bisa mengambil kebijakan yang sifatnya strategis. Contoh dalam menentukan APBD. Seorang plt Wali Kota tak bisa menandatangani APBD 2018 yang disusun tahun 2017.

“Jadi jika bicara efisiensi maka demokrasi itu bukan berarti limeted budget. Sebab pilkada itu keinginan masyarakat. Uang yang digunakan pun uang rakyat,” ujarnya.(Faldi/Sudrajat)


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *