SPKS KABUPATEN SANGGAU GELAR LOKAKARYA TENTANG ASPEK LEGALITAS PETANI DAN STANDAR PASAR

POSTKOTAPONTIANAK.COM

( SANGGAU ) – SPKS ( Serikat Petani Kelapa Sawit ) Kabupaten Sanggau bekerjasama dengan Sekretariat Nasional SPKS Indonesia melaksanakan lokakarya dengan mengusung tema “ Aspek Legalitas Petani Dalam Kebijakan Dan Standar Dasar Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan” di Wisma Tabor Komplek Pastoran Paroki Pusat Damai Kecamatan Parindu. (10/04/17)

“ Tujuan lokakarya ini digelar adalah untuk mendapatkan kesepahaman terkait kepastian legalitas , keberadaan petani kelapa sawit swadaya baik dari sisi penguasaan lahan, dari sisi regulasi, kebijakan pemerintah dan standar yang ditetapkan pasar” tutur Albertus Darius, Ketua SPKS Kabupaten Sanggau.

Lokakarya ini dibuka oleh P. Sihotang, Kadis Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau dan dihadiri oleh Seknas SPKS, perwakilan Kantor BPN Kabupaten Sanggau, KUD HIMADO, KUD TAMINSES, KUD SAWIT PERMAI, KOPBUN Sawit Harapan Tani, perwakilan kecamatan serta perwakilan petani swadaya di area Kabupaten Sanggau.

Ada tiga pokok pembahasan dalam lokakarya ini, yaitu Peluang dan tantangan legalitas bagi pasar produksi perkebunan petani sawit swadaya, panelis Swisto Uwin Seknas SPKS, Kebijakan pembangunan perkebunan dan aspek legalitas petani kelapa sawit, panelis P. Sihotang, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, Mekanisme dan prosedur pemenuhan aspek legalitas lahan dan usaha bagi petani kelapa sawit swadaya, panelis Heri Fitrianto, Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Sanggau.

Beberapa legalitas yang harus dimiliki oleh petani kelapa sawit adalah legalitas lahan (SKT – SHM), legalitas usaha berupa Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan ( STD-B ). Pemenuhan legalitas merupakan bentuk kepatuhan petani terhadap aturan hukum yang berlaku. Salah satu legalitas terkat usaha yang harus dimiliki petani/pekebun yang memiliki lahan dibawah 25 Ha adalah STD-B. Hal ini diatur dalam Permentan No. 98 tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Perkebunan.

Menurut Kadis Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, bahwa STD-B bukan merupakan perizinan, tetapi adalah kewajiban pemerintah daerah untuk mendaftar pekebun yang dikelola oleh pelaku usaha perkebunan yang tidak mencapai skala tertentu sehingga kedepan pemerintah daerah memiliki data terkait dengan jumlah total areal perkebunan yang dikuasai oleh petani/pekebun. Saat ini sudah ada pelimpahan kewenangan bagi petani yang mau mengurus STD-B sejak bulan maret 2017 tidak lagi diurus di Kantor Perizinan Terpadu, melainkan diurus di Dinas Perkebunan dan Peternakan dan tidak dipungut biaya.

Selama ini petani belum mendapatkan informasi tentang apa itu STD-B sehingga melalui lokakarya ini petani memahami tentang prosedur dan syarat untuk mendapatkannya.

“ Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah adanya kesepakatan bersama dan rekomendasi terkait aspek legalitas petani kelapa sawit swadaya dan prosedur kepengurusan dari sisi kebijakan dan juga strategi bersana dalam pemenuhan standar pasar “ tutur Fransiskus Ketua Panitia Pelaksana Lokakarya. (Dor/an)


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *