SOPD Landak Terlambat Dikukuhkan

Gubernur, Drs Cornelis, MH, dalam Rapat Koordinasi bersama Pj Bupati Landak, dengan Camat, Kepala Desa, se Kabupaten Landak yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Landak./ dan
Gubernur, Drs Cornelis, MH, dalam Rapat Koordinasi bersama Pj Bupati Landak, dengan Camat, Kepala Desa, se Kabupaten Landak yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Landak./ dan

POSTKOTAPONTIANAK.COM ! NGABANG – Gubernur Kalimantan Barat, Drs Cornelis, MH, dalam kata sambutannya pada rapat koordinasi bersama Pj Bupati Landak, Camat, Kepala Desa, se Kabupaten Landak yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Landak, Kamis (12/1/2017), pekan lalu, menyorot tentang keterlambatan Pemerintah Kabupaten Landak dalam melaksanakan pengukuhan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), di SOPD baru.

Menurut Gubernur, pengukuhan para Kepala SKPD di SOPD baru tersebut memang harus melalui surat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Mengingat saat ini Kepala Daerah Kabupaten Landak dijabat oleh Pj Bupati Landak.

“Saat ini kan Bupati Landak dijabat oleh Penjabat Bupati Landak. Penjabat Bupati tidak diperbolehkan untuk melaksanakan pengukuhan Kepala SKPD yang baru sebelum menerima izin tertulis dari Mendagri,” ujarnya.

Seharusnya batas waktu paling lambat untuk melakukan pengukuhan para Kepala SKPD Eselon II yang akan mengisi SOPD baru dilingkungan Pemkab Landak seharusnya sudah dilakukan dengan batas waktu sampai 5 Januari 2017.

“Paling lambat tanggal 5 Januari 2017 kemarin pengisian Kepala SKPD di SOPD baru dilingkungan Pemkab Landak sudah dilakukan. Tapi sampai sekarang belum juga dilaksanakan, ini kan sudah terlambat,” jelasnya.

Untuk itu, ia mengimbau kepada Pemerintah Kabupaten Landak khususnya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Landak untuk segera mengatasi keterlambatan pengukuhan tersebut.

“Segera lengkapi dokumen-dokumen yang masih belum lengkap, agar bisa segera dikirim ke pusat. Karena kan di Landak sesuai ketentuan bahwa jika Penjabat Bupati harus meminta izin dulu dari Mendagri. Oleh karena itu, Gubernur juga tidak bisa langsung teken saja,” terangnya.

Ia juga menjelaskan bahwa tugas dan kewenangan seorang Penjabat Bupati terbatas pada menjalankan roda pemerintahan sampai dengan dilakukannya pelantikan Bupati dan Wakil Bupati yang baru.

“Tugas Penjabat Bupati hanya menjalankan roda pemerintahan sampai nantinya dilakukan pelantikan Bupati definitif. Kemudian juga melakukan penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) serta menyukseskan penyelenggaraan Pilkada. Oleh karena itu, Penjabat Bupati tidak boleh memutasi para pegawai,” jelasnya. (dan)


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *