Sikap Keberatan Asosiasi Atas Rencana Kebijakan Cukai Tahun 2018

A. PEMERINTAH MERENCANAKAN KEBIJAKAN CUKAI TAHUN 2018, sbb:

1. Kenaikan tariff Cukai Hasil Tembakau (CHT) rata-rata 8,9% dari tahun 2017

2. Simplifikasi layer, dari 12 layer menjadi 9 layer (berdasarkan roadmap BKF/BCRI)

3. Kenaikan HJE

 

B. KEBERATAN PIHAK PENGUSAHA

1. KEBERATAN ATAS RENCANA KENAIKAN TARIF CHT

1) Kinerja produksi rokok mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir, akibat terjadinya shifting (perpindahan pola belanja) dan turunnya tingkat daya beli (affordability) masyarakat. Dalam tiga tahun terakhir mulai 2013 turun + 1% dari rata-rata produksi rokok 340 milyar batang.

Penurunan produksi itu merupakan dampak dari berbagai tantangan yang dihadapi industri rokok, antara lain: (a) naiknya target penerimaan cukai; (b) makin pendeknya waktu pembayaran cukai (PMK 20/2015); (c) kurang memadainya ruang konsumsi rokok; (d) relatif stagnannya pertumbuhan ekonomi; (e) cukup maraknya peredaran rokok illegal; (f) munculnya berbagai peraturan yang membebani survival industri;

2. KEBERATAN PENGUSAHA ATAS RENCANA SIMPLIFIKASI LAYER

Pemerintah merencanakan simplifikasi layer, dengan cara mengurangi jumlah layer saat ini (12) menjadi 9 di tahun 2018. Alasan Pemerintah:

(a) terlalu rumitnya pengaturan administrasi pungutan cukai;

(b) sulitnya kontrol illegal ; dan

(c) kurang optimumnya upaya untuk meningkatkan penerimaan negara.

Keberatan Pengusaha:

(a) Jumlah layer saat ini (12) sebetulnya merupakan penurunan cukup drastis dari sebelumnya (19) pada tahun 2010. Dengan berbagai varian jenis produk rokok yang beredar di Indonesia, yakni ada tiga jenis: Rokok putih (SPM), rokok kretek filter (SKM), dan rokok kretek tangan (SKT), pembagian layer sebanyak 12 bukanlah jumlah yang banyak. Apalagi, jika mempertimbangkan varian level kemampuan perusahaan di Indonesia.

(b) Sebagai perbandingan, Thailan d dan Australia memberlakukan 12 dan 19 layer dalam pembagian layer cukai minuman beralkohol;

(c) Berdasarkan data, jika menghubungkan antara jumlah layer rokok dengan tingkat illegal rokok yang berkembang di Indonesia mununjukkan bahwa: Makin berkurang jumlah layer, makin tinggi tingkat illegal rokok

Berdasarkan data-data itu, rencana pengurangan layer di tengah kinerja industry yang mengalami penurunan akan menjerembabkan industry lebih dalam lagi. Maka Pengusaha meminta menunda rencana simplifikasi layer.

C. USULAN KEBIJAKAN CUKAI 2018

Dalam upaya pemulihan industri itu, GAPPRI mengusulkan kebijakan cukai tahun 2018, sebagai berikut:

1) Mengharapkan tidak dilakukan kenaikan tarif, mengingat beban-beban biaya di luar tarif yang ada saat ini sudah cukup besar. Hal ini untuk memudahkan upaya pemulihan industri;

2) Perkiraan volume produksi tahun 2018 sama dengan perkiraan volume produksi tahun 2017;

3) Sistem tarif cukai tetap spesifik multi-layer;

4) Jumlah layer masih tetap seperti yang berlaku saat ini (status quo);

5) Harga Jual Eceren (HJE) diharapkan dapat diturunkan untuk mengatasi dua sasaran, yakni: a) mengembalikan daya beli masyarakat, dan b) menghambat maraknya laju rokok illegal, dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sesuai UU Cukai No. 39 Tahun 2007;

6) Mohon tetap memberikan dukungan kepada industri kretek nasional, baik produk karya tangan/SKT maupun mesin/SKM, sebagaimana secara konsisten telah ditunjukkan oleh Pemerintah selama ini dalam upaya   pemberdayaan pertembakauan nasional. Sebagai catatan, kretek adalah rokok yang berisi cengkeh dan mayoritas tembakau nasional;

7) Terkait pemberantasan rokok illegal, perlu diberlakukan kesamaan aturan dalam penempelan pita cukai pada produk rokok yang beredar di wilayah Pulau Batam dan kawasan perdagangan bebas lainnya dengan aturan yang berlaku di wilayah lain di Indonesia.

D. USUL REKOMENDASI

1. Extensifikasi Barang Kena Cukai (BKC) selain Cukai Hasil Tembakau (CHT/Rokok); Hasil studi Pusdiklat Ditjen Bea Cukai tahun 20111 BKC di Indonesia baru tiga:

(a) Tembakau/Rokok;

(b) Ethil alcohol (EA)

(c) Minuman Mengandung Ethil Alkohol MMEA,

BKC di Malaysia berjumlah : 13

BKC di India berjumlah : 28

BKC di Singapura berjumlah : 10

BKC di Thailand berjumlah : 24

Negara-negara tersebut yang sudah memasukkan BKC: minuman karbonansi, plastik, BBM, gula, teh, barang textile, semen, sabun, dll

2. Pemberantasan Rokok Ilegal

3. Mendorong Export Rokok.

( Sumber : Gabungan Pengusaha Rokok Jawa Timur )


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *