Sidang ke Tiga KIP Masuk Babak Mediasi

Laporan : Devi Lahendra

POSTKOTAPONTIANAK.COM ! KUBU RAYA Sidang Ajudikasi yang mencakup keterbukaan informasi publik yang mana dalam

Sidang Perdana Komisi Informasi Publik yang digelar di Provinsi Kalimantan Barat.devi
Sidang Perdana Komisi Informasi Publik yang digelar di Provinsi Kalimantan Barat.devi

hal ini ditangani oleh Komisi Informasi Publik (KIP) Kalbar. Kini telah memasuki pada sidang ketiga, sebelumnya pada hari Selasa (4/8) digelar sidang perdana sengketa informasi di ruang rapat Dinas Perhubungan dan Kominfo Kalbar, Jalan Adisucipto Kubu Raya, di lanjut keesokan harinya di hari Rabu (5/8) pukul 10.00 Wib dan dikarenakan termohon tetap tidak hadir maka sidang diskor hingga pukul 13.00 Wib di hari yang sama.

Sidang dipimpin oleh Chatarina Pancer Istiayani selaku Ketua Majelis Komisioner dan didampingi Hawad Sriyanto dan Sy. Muhammad Herry selaku Komisioner Anggota. Dalam hal ini PDAM Tirta Dharma Khatulistiwa Pontianak selaku termohon dan Florensius Boy selaku pihak pemohon.

Florensius Boy selaku Pemohon dalam keterangannya mengungkapkan bahwa dirinya mengajukan permohonan sejumlah dokumen informasi public yang dimiliki oleh PDAM guna untuk kepentingan penyebarluasan informasi dan menjamin hak Pemohon sebagai warga negara, dan sebagai bentuk pengawasan masyarakat atas realisasi program maupun keuangan.

“Indonesia adalah negara hukum. Dalam konstitusi kita memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan, serta memperoleh, memiliki, menyimpan, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan saluran yang tersedia. Dan UU Keterbukaan Informasi Publik juga telah mengatur hal ini,”  jelas Boy kepada Majelis Komisioner.

Boy juga menjamin bahwa apabila Majelis Komisioner mengabulkan tuntutannya itu, ia akan menggunakan informasi publik yang diperoleh sesuai tujuan permohonan sebagaimana ia sampaikan. “Saya menjamin akan menyebarluaskan informasi yang diperoleh melalui sarana media yang ada, sebagai bentuk pengawasan dari masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakanya mengenai sejumlah dokumen informasi publik yang dimintanya berupa Copy Dokumen Kontrak Proyek Pembangunan SPAM Instalasi Pengelolaan Air (IPA) IV PDAM Tirta Dharma Khatulistiwa Kota Pontianak dengan perusahaan pelaksana yang dikerjakan Tahun 2014 beserta beberapa dokumen pendukung lainnya.

Ditempat yang sama Ketua Komisioner mengatakan apa yang telah dilakukan oleh pemohon sudah memenuhi prosedur yang telah ditetapkan di dalam undang-undang.

“Untuk itu hingga sidang ketiga ini, akhirnya dari pihak termohon yaitu PDAM Tirta Dharma Khatulistiwa Kota Pontianak telah hadir dan antara termohon maupun pemohon telah sepakat untuk melakukan mediasi. Maka kami akan menunda persidangan ini hingga proses mediasi selesai yaitu paling lambat selama tiga hari kerja,” tandas Chatarina mengakhiri./*


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *