Sidang Gugatan Perdata No.35/PDT.G/PN.MPW, Hakim Lakukan Mediasi Para Pihak, YPKOT Ajukan 3 Opsi

 

BACA JUGA

Komandan STTAL Uji 4 (empat) Prajurit Teknokrat STTAL yang masuk Finalis LKCT/LKTI HUT TNI Ke-75

Pangdam XII/Tpr : Di Tengah Kondisi Kompleksitas Bangsa, Pengamanan Pilkada Berpedoman Protokol Kesehatan

Pemkab Kubu Raya Bangun Jalan Poros Perumnas IV

Penyemprotan Disinfektan Kembali Dilakukan diwilayah pontianak Timur

Polsek Pontianak Kota Bagikan Brosur Tentang “Ayo Pakai Masker” Kepada Pengguna Jalan Raya

POSTKOTAPONTIANAK.COM

MEMPAWAH :  Sidang Gugatan Perdata No.35/PDT.G/PN.MPW antara Penggugat YPKOT Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, Rabu (09/09/2020). Di Pengadilan Negeri Mempawah melawan Tergugat 1 PT Pelindo 2, Tergugat 2 YBB dan Tergugat 3 ATR/BPN Mempawah.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah membacakan perkara Gugatan Perdata No. 35/PDT.G/PN.MPW yang diajukan tertanggal 13 Juli 2020, dengan agenda sidang yang kedua, sebelum melaksanakn pokok persidangan perkara perdata, dilakukan dengan agenda sidang Mediasi antara para pihak Principal YPKOT dengan Kuasa Hukum Bernadus Doye SH, PT. Pelindo 2 dengan Kuasa Hukum, dan Principal YBB dengan Kuasa Hukum, sedangkan dari pihak ATR/BPN Mempawah Berhalangan hadir.

Kuasa Hukum YPKOT Bernadus Doye SH sampaikan bahwa sidang kedua dilakukan di PN Mempawah, Hakim mengarahkan untuk dilakukan Mediasi kepada para yang bersengketa, atas saran tersebut diterima oleh para pihak yang beracara, ditambahkan Bernadus bahwa hal ini dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku pada Hukum Acara Perdata.

“Kami lakukan gugatan ini, karena hingga saat ini ganti rugi oleh pihak PT. PELINDO 2, belum dilakukan padahal sudah ada surat Validasi dari pihak ATR/BPN Mempawah,” ucap Bernadus.

DIJUAL RUMAH : LOKASI SUNGAI RAYA DALAM KOTA MADYA PONTIANAK

“Saat dilakukan mediasi pun tadi belum ada titik temu, jadi kami dari pihak penggugat mengajukan ada tiga opsi saja kepada Hakim dalam mediasi tersebut,” jelas Bernadus.

Dijelaskannya opsi yang dilakukan ialah; pertama sistem pembayaran terkait yang sudah divalidasi oleh pihak ATR/BPN dengan jumlah nilai nominal sudah sesuai hasil perhitungan untuk segera dilakukan pembayaran, kedua Mendesak PT. PELINDO 2 bisa melakukan tindakan sesuai yang menjadi keinginan dari Penggugat yaitu Pihak YPKOT sebab sudah jelas hak tersebut jatuhnya pada klien kami, ketiga untuk menyangkut permasalah yang sudah ada disampaikan tadi, YPKOT sendiri menerima apabila sudah sesuai dengan keinginan yang berdasarkan gugatan, jadi itu yang sudah kami lakukan.

Buktikan Keseriusan, YPKOT Tancap Plang Lahan Bersengketa

Legeslator PKB Mempawah Subadio, Dukung Kepmentan Kratom Jadi Komoditas Binaan

“Jadi saat mediasi yang dilakukan belum ada menemukan titik temu, jika dalam mediasi ini tidak tercapai kata sepakat, kami akan melanjutkan proses hukum pokok, yaitu kita lakukan beracara di persidangan,” tegas Bernadus.

“Setelah opsi yang kami ajukan, hakim memberikan rentang waktu kepada para tergugat, terhitung hari hingga kedepannya selama 1 minggu, sekira hari Rabu tanggal 16 september 2020 akan dilakukan pertemuan mediasi kembali, ini akan kami tunggu jawaban mereka (para tergugat),” jelas Bernadus.

Berkaitan apakah sebelumnya sudah dilakukan mediasi eksternal oleh pihak PT. Pelindo atau BPN dan YBB, lugas dijawab Bernadus Doye SH bahwa hal itu sudah pernah dilakukan dengan pihak YPKOT, malah mediasi eksternal dilakukan lebih dari 3 kali, tapi hasilnya Nihil, dan ditegaskan kembali oleh kuasa hukum Bernadus Doye SH, pihak YPKOT sudah melakukan Validasi dengan ATR/BPN Mempawah, hal tersebut arah kewenangan dalam pelaksanaan kedepannya ada ditangan pihak YPKOT.

Waktu bersamaan, disambangi pengurus YPKOT yang diwakili oleh Subandio SH katakan berkaitan dengan mediasi, diucapkannya mediasi ini merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan, dalam arti bahwa pihak berperkara dapat menjajaki suatu resolusi yang saling menguntungkan satu sama lain sesuai porsi yang sudah tertuang dan ditentukan.

“Secara aturan dalam hukum acara perdata bahwa hakim akan memeriksa perkara yang diajukan, terus mewajibkan pihak yang berperkara untuk menempuh upaya mediasi terlebih dahulu, intinya ini proses penyelesaian awal dari suatu perkara perdata yang telah mendaftar ke pengadilan,” jelas Subandio SH.

“Bicara aturan hukum, ketentuan mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (“Perma 1/2016”), antara lain dikatakan pada Pasal 1 angka 1 Perma 1/2016, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator,” ucapnya.

Lanjutnya katakan, dengan mediasi dipimpin oleh hakim sebagai mediator adalah Hakim yang sudah memiliki sertifikat untuk membantu Para Pihak pada mediasi, guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan penyelesaian.

Lanjutnya, kewajiban untuk melakukan mediasi sangat tegas diperintahkan oleh peraturan ini. Setiap hakim, mediator, para pihak dan / atau kuasa hukum wajib penyelesaian sengketa melalui mediasi. [2] Lebih lanjut, Pasal 17 ayat (1) Perma 1/2016. Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menjalankan mediasi. Perma 2008 adalah Pasal 2 ayat 3,  tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap 130 HIR yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

“Semoga minggu depan dilakukan mediasi lanjutan kita sudah mencapai kata sepakat,” harap Subadio SH./H Gun.


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *