Sesuai aturan,Bupati di Himbau Tidak Lakukan Rotasi Pejabat

POSTKOTAPONTIANAK.COM – BENGKAYANG, Menjelang Pilkada serentak Tahun 2020,Pemerintah Kabupaten Bengkayang diminta tidak melakukan rotasi Pejabat dilingkungan Daerah,hal ini dimaksudkan agar tidak disalah gunakan dalam hal mempengaruhi netralitas pegawai Negeri dilingkupnya.

Larangan tersebut sesuai aturan UU No.10 Tahun 2016/Pemerintah Daerah kecuali atas persetujuan Menteri.

Ketua Komisioner,KPU Bengkayang,Musa J.ketika di konfirmasi,membenarkan aturan tersebut,”memang dalam aturan enam bulan sebelum pelaksanaan penetapan calon Pilkada,Pemerintah Daerah atau Bupati dilarang melakukan mutasi pejabat dilingkungan Pemkab,alasannya tentu untuk menjaga ke khawatiran netralitas yang menguntungkan sepihak sehingga dapat merugikan salah satu Paslon, kami juga berpendapat selaku penyelenggara Pilkada Daerah ini sangat penting demi menjaga Indepensi,”kata Musa,Kemarin.

Sementara itu,Kepala Badan Kepegawaian Daerah Bengkayang,Gerardus mengatakan,aturan ASN sudah jelas dalam Pilkada pihaknya tidak akan terpengaruh akan tetap Netral ,sesuai aturan mutasi kita berpatok kepada aturan yang ada dimana melalui proses pengajuan ke kemendagri namun jika OPD yang Vital seperti BPBD dan Dinas Kesehatan sesuai aturan bisa saja atas Izin persetujuan Menteri,”tandasnya.

“Menanggapi aturan tersebut,Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Bengkayang,Sudiyanto Keoku,S.Pak,juga meminta Pengambil Kebijakan tidak melakukan pergeseran mendadak para pejabat karena kejadian ini sering kita dengar sehingga menimbulkan kecurigaan Paslon yang satu dengan yang lain ,dengan demikian untuk menjaga kelangsungan Pilkada yang tranparan,akuntabel,kiranya dapat menghasilkan Pemilu yang bermartabat ,jujur dan Adil,”jelas Sudiyanto.

Ant.


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *