Resmi YPKOT Ajukan Gugat Perdata di Pengadilan Negeri Mempawah

POSTKOTAPONTIANAK.COM

MEMPAWAH — Perseteruan dua kubu tak urung usai, membuat makin meruncing akan sengketa makam tionghua di Sungai Kunyit Mempawah.

Dengan perkara Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Mempawah, Kuasa Hukum Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Dr. Raymundus Loin, S.Ag. SH, MH., usai mendaftarkan di Pengadilan Negeri Mempawah, menggunggat melalui perdata persengketaan makam tionghoa Sungai Kunyit, YPKOT Daftarkan Gugatan di PN Mempawah. Senin (13/07/2020).

Melalui via telpon Kuasa Hukum Dr. Raymundus Loin, S.Ag. SH, MH., dari YPKOT sampaikan bahwa sengketa adanya dualisme dalam kepemilikan lahan kompleks pemakaman Tionghoa di Sungai Kunyit, tak kunjung tuntas. Yayasan Pelayanan Kematian Orang Tionghoa (YPKOT) Sungai Kunyit, akhirnya memilih penyelesaian melalui jalur hukum melalui Pengadilan Negeri Mempawah.

“Secara resmi, saya kuasa hukumnya YPKOT, mendaftarkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Mempawah, dengan perkara Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Mempawah, dimana gugatan perkara perdata YPKOT Sungai Kunyit ini,” ucapnya.

“Sengketa yang terjadi antara YPKOT dengan PT. Pelindo II dan YBB, dalam analisa juga bisa turut serta ada ikut terkait instansi yang berkepentingan, yakni BPN Mempawah,” ucapnya

“Dasar gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Mempawah, karena obyeknya adalah berada di wilayah Pengadilan Negeri Mempawah. Dengan demikian, agar tidak terjadi banyak orang beropini di luar hukum, maka YPKOT melalui kantor kami selaku kuasa hukumnya, segera melakukan upaya hukum secara perdata,” ungkap Raymundus.

“Dalam gugatan yang didaftarkan, ditujukan kepada yaitu Tergugat I adalah YBB, terus untuk Tergugat II adalah kepada PT. Pelindo II dan selian itu ditujukan juga Tergugat 3 ATR/BPN Mempawah,” Tegas Raymundus.

“Ini berdasar akan kasus ini terkait Perkara Gugatan Perdata, jelas kami ajukan kenapa dibiarkan berlarut-larut, sehingga tidak ada penyelesaiannya tanpa ada titik terang yang dilakukan oleh pihak Pelindo II dan ATR/BPN Mempawah,” ucapnya.

Hal ini cenderung ada keterpihakan sehingga merugikan dari klien kami, apalagi ini terkait dalam urusan pembangunan Mega Proyek yang sangat strategis dan berskala nasional dan internasional di kecamatan Sungai Kunyit,

Gugatan ini diajukan karena ada unsur perbuatan melawan hukum, pada hukum perdata, terhadap para pihak ini, sebab yayasan pelayanan kematian orang tionghua merasa dirugikan, hak-hak dari ahli waris melalui pengurus yayasan yang yang telah diterbitkan sesuai validasi oleh BPN tertanggal 7 Mei 2019 hingga saat ini belum dilaksanakan oleh PT. Pelindo II di Jakarta dan ATR/BPN Mempawah selaku koordinator penyaluran.

Atas kehadirnya Yayasan Bhakti Baru (YBB) yang mengaku-ngaku pemilik tanah Pemakaman Tionghua di Sungai Kunyit, maka YPKOT delik perbuatan melawan hukum pada unsur-unsur melawan hukum dari tergugat I, tergugat II dan turut tergugat III, sehingga yang menjadi kepemilikan atas hak milik YPKOT tidak terbayarkan sesuai validasi yang telah diterbitkan BPN Mempawah,”jelasnya.

“Kepada pemberi kuasa diminta untuk sekarang bisa menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang akan merugi nantinya terhadap objek yang lagi disengketakan, kita seragkan kepada Pengadilan Negeri Mempawah yang akan memberikan panggilan di persidangan kepada semua yang bersengketa,” jelas Raymundus.

“Karena sudah kita daftarakan, jadi kita percayakan sepenuhnya kepada legalitas Pengadilan Negeri Mempawah untuk menuntaskan masalah ini secara hukum,” harapnya.(Guns)


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *