Ratusan Warga Datangi DPRD Sintang

Sopian:”PT.SSA dan SHP, Pemukiman Warga dianggap Semak Belukar”

POSTKOTAPONTIANAK.COM

SINTANG-Ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Intelektual, datangi DPRD Sintang. Kedatangan tersebut sebagai bentuk pengaduan masayarakat, warga minta kasus yang terjadi dapat segera ditindaklanjuti. Sebagian besar kinerja Perusahaan yang ada di Kabupaten Sintang tersebut terindikasi melakukan penyimpangan.

DemoRatusan warga yang terdiri dari warga Kecamatan Kayan Hilir, Dedai, Kelam Permai, Ketungau, Serawai, Ambalau serta organisasi Pemuda dan Lembaga Swadaya Masyarakat ini, mulanya berkumpul di Gedung serbaguna Sintang.

Sekitar Pukul 09.45 rombongan bergerak ke arah DPRD Sintang, setibanya di Gedung DPRD Sintang awalnya diterima hanya perwakilan massa saja, namun setelah melalui negosiasi akhirnya semua massa bisa masuk ke Kantor DPRD Sintang guna menyampaikan aspirasinya.

Pertemuan berjalan alot, meski ada nada-nada keras yang dilontarkan oleh Pendemo, dan tentu kesemuanya demi kebaikan dan perubahan kinerja DPRD dalam membantu memperjuangkan aspirasi dan keinginan masyarakat yang diwakilinya.(red)

Sopian Misalnya, perwakilan Forum Aliansi Masyarakat Korban Investasi (FAMKI) mengatakan, masyarakat tidak ingin kekerasan, kalau ada persoalan Hukum kami meminta itu ditangani secara prosedural, pasalnya di Serawai- Ambalau misalnya ada  PT.Sinar Sawit Andalan dan PT.Sumber Hasil Prima kini masyarakatnya sudah lebih dari 30 laporan Perusahaan ke Polisi, dan laporan itu ibarat antrian panjang, dan belum usai,katanya.

Ia juga mempertanyakan, ada 2 kasus yang saat ini belum sampai ke Pengadilan yakni kasus Yuris Tanggal 25 Juli 2014 dan Kasus Eton 7 Nopember 2014, dan banyak lagi persoalan lahan lainnya, Perusahaan menggusur lahan Karet masyarakat seolah tak ada Hukum yang menindaknya, namun kalau warga merusak kebun sawit dengan sigapnya Aparat menangkap, tampa melihat aspek Yuridis dan sosialnya,”ujar Sopian.

Korlap Aksi Sutarman juga mengatakan, agar DPRD segera membentuk Pansus terkait investasi dan segera ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur Investasi.

Ada banyak hal yang terjadi, kong kalikong Pemerintah dengan Perusahaan seperti Jual beli ijin, Pemalsuan Amdal, seperti di Serawai Ambalau misalnya wilayah pemukiman dianggap semak Belukar, hal ini ke depan tentu akan menimbulkan gejolak,”ujarnya.

Marsianus misalnya, lebih mengedepankan penanganan kasus PT.Bumi Sentosa Lestari yang telah menahan 2 warganya di Tahanan Polres Sintang, sampai saat ini, menurutnya selain proses penahanan yang tidak prosedural, juga telah membuat masyarakat emosi dengan kehadiran PT.BSL anak Perusahaan Gunas group tersebut, ia meminta kepada pihak terkait untuk segera menyelesaian persoalan tersebut, serta ia meminta agar PT.BSL di Tutup sampai ada penyelesaian kasus ini.(wartajurnalis.com)


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *