Ratusan Kubik Kayu durian Siap Jual

POSTKOTA PONTIANAK.COM

SEKADAU-Beberapa perwakilan perkerja kayu durian dari Kecamatan Sekadau Hulu dan Nanga Taman Kabupaten Sekadau, Senin (9/2/2015) kembali mendatangi Kayu Nanga Mahap-yhykantor DPRD Sekadau dengan tujuan mempertanyakan kelanjutan proses setelah adanya penyampaian aspirasi mereka Minggu lalu ke DPRD Sekadau.

Sayangnya, kali ini, para punggawa dari pekerja kayu durian tersebut hanya berhasil menemui ketua DPRD Sekadau, Albertus Pinus SH MH. Sedangkan Informasi yang didapat, para pekerja kayu ini sempat memberikan steatmen kecaman kepada DPRD Sekadau bahwa jika aspirasi mereka tidak ditindak lanjuti maka para pekerja kayu akan menurunkan massa pekerja kayu dalam jumlah besar untuk berunjuk rasa ke Pemkab Sekadau.

Anggota Komisi A, DPRD Sekadau, Muhammad S.Sos mengatakan, bahwa Komisi A, Minggu lalu telah melakukan pengecekan kelapangan tepatnya di Kecamatan Nanga Mahap beberapa hari setelah adanya penyampaian aspirasi para pekerja kayu ke DPRD Sekadau.”Kita satu komisi (Komisi A) turun menemui Muspika Nanga Mahap, para pekerja dan pemegang SKAU disana,” tukas Muhamad di ruang Fraksinya.

Diceritakan Muhamad, hasil tinjauan Komisi A ke lapangan,  didapati masih adanya SKAU sampai saat ini masih beredar di pemegang (SKAU) sebanyak 50 Surat Keterangan Asal Kayu (SKAU) yang dipegang dua pemegang SKAU di Kecamatan Nanga Mahap.

Dirincinkan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini,SKAU yang masih berada di pemegang SKAU di Kecamatan Nanga Mahap berjumlah 50 SKAU, masing-masing 25 SKAU keluaran tahun 2014, 25 SKAU keluaran tahun 2015 dan tiga diantaranya sudah terpakai.

” Ini yang ingin kita pertanyakan, ke Dishutbun,surat larangan penembangan kayu durian dan tengkawang sudah di keluarkan Bupati, kenapa Dinas Hutbun tidak menarik peredaran SKAU tersebut,dan jumlah 50 blanko SKAU ini kita temukan di Nanga Mahap,belum di kecamatan lainya,”papar Muhammad.

Dalam pertemuan Komisi A DPRD dengan Muspika Nanga Mahap, pekerja kayu durian dan pemegang SKAU. Komisi A DPRD juga menerima keluhan para pekerja kayu durian bahwasanya sampai saat ini masih ada 400-500 kubik kayu durian yang sudah di tebang di olah menjdi kayu balok dan siap di jual ke penampung di Pontianak.

Namun dengan adanya surat edaran larangan penebangan dan penjualan kayu durian dan tengkawang tertanggal 28 Januari 2014, para pekerja kayu tidak berani menjual kayu tersebut kepada penampung di Pontianak.”Blanko SKAU yang di tunjukan para pemegang SKAU ke kita, dalam posisi blanko kosong tidak bertanggal dan jumlah kubikasi kayu,”terang Muhamad.

Bahkan dari mulut para pemegang SKAU, Komisi A DPRD juga mendapat informasi bahwasanya hanya berjarak beberapa hari sebelum surat keputusan Bupati pelarangan penebangan dan penjualan kayu durian dan tengkawang di terbitkan, pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan masih memperpanjang SKAU dari pemegang SKAU.

“Ada SKAU yang di perpanjang tertanggal 16 Januari 2015, sementara tanggal 28 Januari surat edaran Bupati di keluarkan,”ceritanya.

Karena itu,Muhammad berharap para pekerja kayu Durian dapat bersabar sampai pada DPRD mendapatkan penjelasan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam rapat kerja. hal ini dikarenakan penjadwalan rapat kerja antara kedua pihak belum dapat terlaksana karena keterbatasan waktu dan padatnya jadwal kedua belah pihak.

” Ini akan tetap kita tindak lanjut dengan  memangil SKPD terkait, mempertanyakan permasalahan SKAU ini, termasuk tidak adanya tembusan surat pemberhentian penembangan ke DPRD, namun ketika muncul permasalahan DPRD yang menjadi pemadam kebakaran,”tegas dia.(Yahya PKP)