Prona digratiskan Pemerintah

“ Penerbitan Sertifikat Prona oleh BPN tidak Memungut Biaya dari Masyarakat Pemohon ”

POSTKOTA PONTIANAK.COM

SEKADAU-Mengurusi administrasi memang penting. Ini diperlukan supaya tidak terjadi kesimpangsiuran data dan informasi yang bisa berujung pada sengketa di kemudian hari. Yang paling sering terjadi adalah sengketa atau perebutan hak atas tanah.

Salah satu faktor pemicunya adalah minimnya informasi serta administrasi negara terhadap obyek yang disengketakan.

Prona. (Ist)
Prona. (Ist)

Di Kabupaten Sekadau, masih saja sering terjadi sengketa perebutan lahan, termasuk di daerah pedesaan. Tak dapat dipungkiri, kesadaran masyarakat untuk mengurusi administrasi tanah relatif masih rendah. Agar di masa mendatang sengketa lahan dapat diminimalisir, pemerintah mengadakan program nasional pembaharuan agraria atau lebih dikenal dengan istilah Prona, termasuk di Kabupaten Sekadau.

Prona sendiri pada prinsipnya bertujuan untuk menertibkan administrasi lahan milik masyarakat, baik lahan kosong, lahan kebun maupun lahan pemukiman. Dalam prosesnya, penerbitan sertifikat Prona yang ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak memungut biaya dari masyarakat pemohon sertifikat.

APBN yang diplot di BPN RI menanggung biaya mulai proses sosialisasi, pengukuran hingga sertifikat diterbitkan. Artinya, Prona digratiskan oleh pemerintah.

Kepala BPN Sekadau, Syahrannur-yhy
Kepala BPN Sekadau, Syahrannur-yhy

Namun, tak jarang ada keluhan masyarakat tentang adanya pungutan dalam Prona. Jika pungutan ini dilakukan oleh personil BPN, jelas itu merupakan pungutan liar yang tidak punya dasar.

Namun, beda halnya jika pungutan dilakukan oleh pemerintah desa setempat. Dalam hal ini, pemerintah desa bisa saja memungut biaya administrasi semisal blangko surat keterangan tanah (SKT) atau biaya materai.

“ Segala proses mulai pengukuran sampai penerbitan sertifikat Prona oleh BPN tidak dipungut biaya, semua sudah ditanggung APBN. Namun, jika ada pungutan-pungutan dari pihak desa, kami tidak bisa mencampuri. Sah-sah saja jika hanya pungutan administrasi,” terang kepala BPN Sekadau, Syahrannur saat sosialisasi Prona di Desa Peniti, Kecamatan Sekadau Hilir, Kamis (26/2/2015), Pada “PostKota Pontianak.com”.

Dalam prosesnya pula, pengurusan Prona kerap dihadapkan pada persoalan kesimpangsiuran informasi tentang asal usul lahan yang akan disertifikatkan. Hal ini disebabkan lahan yang akan disertifikatkan diakui pula oleh orang lain selain pemohon.

Untuk menghindari hal ini, masyarakat yang hendak memohon Prona diharapkan untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya tentang riwayat kepemilikan tanah dan batas-batasnya.

“ Kalau memiliki dari hasil warisan, katakan dari warisan. Kalau beli ya bilang beli, bisa lampirkan surat jual belinya. Nanti kalau BPN sudah mengukur, data yang dipakai ya data dari pemohon. Kalau kemudian sertifikatnya sudah jadi tapi ada orang lain yang komplain, itu diluar tanggungjawab kami.

Makanya kami tegaskan data administrasi dan yuridis harus bisa dipertanggungjawabkan,” ungkap Syahran. Untuk tahun 2015, Kabupaten Sekadau mendapat kuota sebanyak 850 bidang sertifikat. Khusus untuk Desa Peniti, tahun ini desa tersebut mendapat jatah 100 bidang.(Yahya PKP)

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *