POLSEK SELAKAU TANGKAP PUPUK İLEGAL

SAMBAS – Jajaran Polsek Selakau mengamankan pupuk ilegal dari pengecer yang tidak memiliki izin di Dusun Selindung, Desa Twi Mentibar, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, Kamis (28/12/2017) sekitar pukul 14.00 WIB.

Wakapolres Sambas, Kompol Jovan R Sumual mengungkapkan, setelah mendapatkan informasi dari warga masyarakat tentang adanya aktifitas penjualan pupuk bersubsidi tanpa izin di sebuah kios.

Dengan informasi tersebut, wakapolres menugaskan Kapolsek Selakau untuk menindaklanjuti berita dari masyarakat.

Kapolsek Selakau, Iptu Ronald Deny Napitupulu bersama dengan anggota Reskrim Polsek Selakau, langsung mendatangi dan melakukan pengecekan di kios pertanian yang dimaksud, “Anggota Reskrim Polsek Selakau langsung mendatangi salah satu kios pertanian milik LSP alias A. Yang berada di Dusun Selindung, Desa Twi Mentibar, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas pada Kamis (28/12/2017) pukul 14.00 WIB,” ungkapnya, Minggu (7/1/2018).

Kedatangan personel Polsek Selakau memeriksa kios pertanian tersebut bukan tanpa alasan.

Lantaran berdasarkan informasi masyarakat bahwa di kios pertanian tersebut sering menjual pupuk bersubsidi, namun kios pertanian tersebut tak memiliki izin menjual pupuk bersubsidi.

“Kios B ini sering menjual pupuk bersubsidi tanpa izin kepada pembeli, dan untuk menindak lanjuti informasi tersebut, Kapolsek Selakau bersama anggota datang ke kios pertanian B,” jelasnya.

Lanjut Wakapolres, setelah bertemu dengan pemilik kios pertanian tersebut. Pemilik kios, LSP alias A menerangkan bahwa 24 karung pupuk bersubsidi yang dijualnya tersebut, dibelinya dari pengecer resmi.

“24 karung pupuk bersubsidi merk Phonska kemasan 50 Kg tersebut dibelinya dari pengecer resmi. Namun kios pertanian miliknya sama sekali tidak memiliki izin yang sah,” terangnya

Untuk proses penyelidikan lebih lanjut, 24 karung pupuk bersubsidi tersebut kemudian diamankan ke Polsek Selakau dan akhirnya ditingkat pada proses penyelidikan.

Wakapolres menegaskan, atas perbuatannya, dapat diancam dengan Undang-undang Darurat RI nomor 7 tahun 1955. “Pasal 6 ayat (1) huruf b dan pasal 21 ayat (2) juncto pasal 30 ayat (3) Permendag RI no 15/M-DAG/PER/4/2013, dengan ancaman hukuman dua tahun penjara,” sambungnya.(ar1-LN). ( foto : ist).


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *