Pertahankan Hak Malah Menjadi Tersangka

POSTKOTA PONTIANAK.COM

PONTIANAK-Hukum tajam ke bawah benar adanya. Tanah milik paman dan bibi Hendro Sugiarto (37), yang berada di Jalan Purnama II RT 02/04 Pontianak Selatan seluas 16.200 meter persegi diserobot orang.

Hendro Karim dan Penasihat Hukum.PKP) Pasalnya, bukan penyerobot yang salah, malah Hendro dijadikan tersangka oleh polisi.
“Tanah itu milik bibi dan paman saya. Itu berdasarkan akta jual beli tanah 19 September 1956. Tiba-tiba diserobot oleh Polycarpus Widjaya Chandra yang informasinya sudah memiliki sertifikat atas tanah itu,” jelas Hendro di Polresta Pontianak, Selasa (4/11/2014).

Dijelaskan Hendro, pada saat pihak Polycarpus Widjaya Chandra memulai pembangunan, ia sudah menghubungi yang bersangkutan. Namun upaya itu tidak tidak mendapatan tanggapan dari pihak Polycarpus Wijaya cahandra.

Selanjutnya, Hendro dan pihak keluarganya membuat pengaduan ke polisi. Pada waktu di kantor di Polresta, Hendro diarahkan oleh petugas pelayanan untuk menghadap penyidik.
“Saat di depan penyidik, saya malah diminta membiarkan kasus penyerobotan itu. Penyidik bilang, biarkan saja dia (penyerobot, red) membangun. Saya terus terang kecewa, masa’ tanah kami diserobot malah diminta biarkan oleh penyidik itu,” kesal  Hendro.

Anehnya lagi penyidik mengingatkan Hendro, agar jangan macam-macam-macam lawan Polycarpus Chandra Wijaya. “Itu orang kuat, orang nomor satu  di Pontianak,”  ceritanya.
Merasa tidak ada tanggapan, tanah yang diserobot oleh Polycarpus Widjaya Chandra, maka coba disterilkan oleh Hendro dengan membuat pagar untuk melindungi hak-haknya diatas tanah tersebut.
“Wajar dong kalau saya mempertahankan hak tanah itu, karena tanah itu memang milik bibi dan paman saya. Bahkan, terakhir saya timbun tanah di lokasi yang diserobot dengan tujuan agar jangan ada lagi aktivitas di lahan itu,” papar Hendro.

Ternyata, Polycarpus Widjaya Chandra  merasa tidak terima ulah Hendro. Justru sang penyerobot merasa berhak atas tanah tersebut, karena sudah memiliki sertifikat tanah. Lalu, Hendro dilaporkan ke polisi.
“Di sini juga aneh. Keluarga kami pemilik sah tanah tersebut. Kami punya bukti-buktinya. Kok bisa pihak BPN mengeluarkan sertifikat atas nama orang lain. Sangat aneh dan kami akan usut masalah ini,” tekadnya.
Sementara itu, Rizal Karyansyah,SH kuasa hukum Hendro menyatakan, ahli waris dijadikan tersangka oleh polisi, jelas tidak adil. Itu namanya  mengkriminalisasikan Hendro.

“Saya menilai ada indikasi keberpihakan polisi kepada pihak penyerobot. Sekarang tanah itu sudah dibangun ruko dan telah disewa ke asuransi ACA. Kasihan pemilik tanah sah, justru tidak tahu tanahnya sudah dibisniskan. Lalu, mendapatkan ketidakadilan dari penegak hukum,” tegas Rizal.

Bagaimanapun, Rizal akan sekuat tenaga membela Hendro dan keluarganya agar tanah mereka bisa dikembalikan. Ia minta polisi jangan menjadi alat orang berduit. Begitu juga pihak BPN jangan seenaknya mengeluarkan sertifikat. “Teliti dulu apakah tanah itu ada pemiliknya atau tidak. Kalau memang ada pemiliknya, kenapa dikeluarkan sertifikat,” papar Rizal.

Ketika dikonfirmasi ke Kapolresta Pontianak melalui Kasat Reskrim  AKP Andi Yul Lapawesean TG SH S Ik MH belum bisa memberikan keterangan. “Saya baru saja serahterima jabatan. Saya baru dilantik ni. Jadi, belum bisa berikan keterangan. Nanti, saya pelajari dulu kasusnya,” katanya singkat, Rabu (5/11/2014).

Berikut hasil pengaduan Hendro tanggal 19 Agustus 2014 ke Kapolresta Pontianak melalui Kasat Reskrim. “Bahwa saya adalah pengadu/pelapor, dalam hal ini selaku kuasa dan atau keponakan dari Ratiyem Binti Ratman dan Pariman Bin Ratman. Sebagai mana tercantum dalam surat Kuasa tertanggal 29 Agustus 2013, (terlampir P.1)”.

Bahwa Ratiyem binti Ratman dan Pariman Bin Ratman adalah pemilik sebidang tanah adat berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 19 September 1956 yang terletak di sebelah kanan masuk Parit Tokaya Kotapradja Pontianak dengan ukuran panjang 200 depa, lebar 25 depa, atau panjang 360 M, lebar 45 M (16.200 M2). Sekarang letak tanah tersebut dikenal dengan nama Jalan Purnama II Rt.02/Rw.04 Pontianak Selatan, (Terlampir P.2).

Bahwa dalam tanah milik adat tersebut sejak dibeli telah dikuasai oleh Ratiyem Binti Ratman dan Pariman Bin Ratman. Untuk tanam tumbuh dan selanjutnya oleh Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas pendapat Daerah telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi Bangunan, (Terlampir P.3)
Kemudian oleh yang bersangkutan sebagian tanah dimaksud seluas 2.395 meter telah dimohonkan Hak Milik melalui proyek ajukasi tahun anggaran 2007, sedangkan sisanya seluas 13.805 tetap dikuasai leh Ratiyem dan Pariman.

Selanjutnya, sekitar tahun 2011/2012 sebagian tanah dimaksud (13.805 M2) pada bagian depan telah didirikan bangunan berupa 4 ruko (3 lantai) oleh pihak lain yang kemudian kami ketahui bernama Polycarpus Widjaya Chandra. Sedang pemilik tanah Ratiyem  dan Ratiman tidak pernah menjual atau memindahtangankan kepada Polycarpus Widjaya Chandra.

Atas tindakan pembangunan 4 ruko (3 lantai) tersebut, pengadu bersama Ratiman bin Ratman telah memberitahukan kepada pihak yang mendirikan bangunan dan telah menyampaikan pengaduan dan atau melaporkan kepada pihak Poltabes Pontianak dan pengaduan kami disampaikan dihadapkan (diruangan) Bapak IPDA Suratno HP, namun tidak ditanggapi.

Karena tidak ada tanggapan, maka pada 17 Juli 2014. Pengadu membuat  pagar pada bagian depan tanah dimaksud dengan menggunakan kayu cerucuk dan dipasang seng. Karena tanah dimaksud merupakan tanah milik adat Ratiyem binti Ratman dan Ratman bin Ratman.

Namun beberapa waktu kemudian pada hari Jum’at sekitar pukul 13.00 WIB tanggal 15 Agustus 2014, ada sekelompok orang yang jumlahnya lebih 10 orang telah melakukan perusakan serta pembongkaran pagar.
Yang kemudian kami ketahui dalam melakukan pengerusakan dan pembongkaran tersebut dipimpin oleh saudara Polycarpus Widjaya Chandra. Oleh karena itu, pihak kami sangat berkeberatan atas tindak pidana pengerusakan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut.

Dasar hal tersebut, demi untuk menempuh upaya hukum dan perlindungan hukum, maka kami mengajukan pengaduan agar segera ditindaklanjuti sebagai laporan polisi berdasarkan fakta-fakta dilapangan serta bukti-bukti permulaan yang cukup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(abe/rj/tra)


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *