Pengadaan Barang Belum Selesai, Diduga Pemborong Dibayar 100 Persen

MEMPAWAH ! POSTKOTAPontianak.com – Pengadaan Bahan Bangunan Rumah untuk masyarakat miskin yang dianggarkan melalui APBD selama ini luput dari perhatian publik. Padahal tak sedikit anggaran yang dialokasikan untuk program  yang satu ini.

HUMBAR selaku Pelaksana menyaksikan papan simperan yang diberikan pada warga./ foto :PKP
HUMBAR selaku Pelaksana menyaksikan papan simperan yang diberikan pada warga./ foto :PKP

Begitu ditelusuri ternyata banyak kejanggalan yang berhasil ditemukan pada proyek pengadaan ini. Mulai dari mutu barang yang jelek hingga keterlambatan barang.

PPK dan Kepala Dinas Sosnskertrans Kabupaten Mempawah mengakui jika proyek pengadaan bahan bangunan rumah ini ada beberapa bahan yang belum diserahkan pemborong. Pengakuan PPK dan Kadis sebagai Pejabat Pengguna Anggaran memicu salah seorang kontraktor melontarkan pertanyaan.

” Dasar dari mana dinas berani membayar pekerjaan pengadaan ini seratus persen. Padahal semua barang belum diserahkan pemborong kepada dinas,” ujarnya salah seorang kontraktor yang meminta namanya menggunakan inisial SP.

SP yang cukup lama menggeluti profesi pengadaan barang dan jasa ini merasa heran dengan keberanian PPK dan bendaharawan barang termasuk Kepala Dinas yang menyetujui pencarian seratus persen.

Saat ini sambung dia, tahun anggaran 2015 sudah selesai. ” Namun ada beberapa temuan yang saya baca barang belum seluruhnya diserahkan. Ini penyimpangan dan melanggar terhadap kontrak,” tegasnya.

Padal proyek ini pemborong dapatkan melalui lelang terbuka. ” Kalau memang tak  mampu kerja tidak perlu ikut lelang. Dari aspek kepatuhan kontrak saja sudah berani melanggar,” ujar dia.

Untuk itu dia mendesak agar ada sanksi denda dan sanksi blacklist kepada perusahaan penyedia jasa. ” CV HA  harus diberikan sanksi  dan jika perlu ada langkah hukum dari para aparat hukum.

Selain itu yang  pastinye kalau kontrak sudah berakhir tidak ada lagi yang namanya ada  penggantian bahan dan kami menganggap perusahahaan dan pihak Pelaksana tersebut  tidak  sanggup untuk  melaksanakan pengadaan bahan (black list-red) karena  tidak selesai sesuai kontrak, pungkas SP. / Tim-PKP


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *