Pemkot dan PT. Megapolitan Developments di Duga Melanggar Ham

Komisioner Komnas HAM : Pembangunan Harus di Hentikan

POSTKOTAPONTIANAK.COM ! DEPOK-Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Dianto Bachriadi membenarkan, bahwa pihaknya menerima laporan dari warga Komplek TNI-AL Pangkalan Jati, Cinere, Depok, Jabar. Laporan tersebut

Warga Komplek TNI Pangkalan Jati Cinere Depok (Ist)
Warga Komplek TNI Pangkalan Jati Cinere Depok (Ist)

terkait pembangunan Apartment dikerjakan oleh  PT. Megapolitan Developments Tbk (MD) cq. PT. Mega pesanggrahan Indah (MPI), yang sudah berdiri maupun yang akan segera dikerjakan. Maka dari itu, pihak Komnas Ham, segera melakukan investigasi lebih jauh kelapangan dan juga kepada pengembang serta Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Depok sebagai pemberi ijin pembangunan.

” Artinya yang kami terima dokumen pengaduan dan informasi  warga sekitar dengan adanya dugaan pelanggaran pembangunan proyek,  Dugaan pelanggaran tersebut  diantaranya,  pertama adanya dugaan pelanggaran pemberian ijin yang dilakukan Pemerintah Kota Depok tidak benar dan kalau memang terjadi ada pelanggaran berarti permasalahan serius dalam tata kelola di pihak Pemkot Depok. Seharusnya pembangunan dihentikan  dari segala aktivitasnya,” ujarnya kepada wartawan kemarin, saat pertemuan dengan warga Komplek TNI-AL Pangkalan Jati, Cinere, Depok, Jabar.

Nenurut Dianto,  jika proses pembangunan tersebut tetap menjalankan aktivitasnya apalagi sudah ada yang beroperasi serta mengabaikan perizinannya, maka pihak pengembang melanggar dan jelas menyalahi peraturan yang ada terlebih dampak yang dirasakan oleh warga seperti kesehatan, lingkungan serta dengan adanya pengurangan debit air. Selain itu, bahwa pihaknya sudah menemukan telah terjadi pelanggaran terkait Pembangunan proyek PT.Megapolitan sehingga pembangunan harus segera dihentikan segala aktivitasnya dan Pemkot Depok tidak boleh mengeluarkan ijin apalagi pembangunan sudah jadi, perijinannya menyusul.

”Dalam hal ini Pemkot Depok harus bertanggung jawab, sebab Pemkot sudah menghilangkan hak-hak warga bahkan melanggar hak azasi manusia. Seharusnya Pemkot melakukan upaya memulihkan dampak yang terjadi dilingkungan pembangunan proyek tersebut,” tandasnya.

Sementara ditempat yang sama, juru bicara perwakilan warga Komplek TNI-AL Elnard Peter membenarkan, bahwa pihak warga Pangkalan Jati telah melayangkan somasi/teguran sebanyak tiga kali terhadap PT. Megapolitan Developments Tbk (MD) cq. PT. Mega pesanggrahan Indah (MPI), terkait pembangunan Apartment yang sudah berdiri maupun yang akan segera dikerjakan.

“Namun hanya surat somasi pertama yang telah dijawab oleh PT. Megapolitan, bahkan dinilai dalam Tata Ruang dan Wilayah, pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan terhadap pemanfaatan lahan yang sudah ditetapkan oleh Gub. Prov.Jabar melalui Skep Gub Jabar tertanggal 11-03-1987,” ujar Elnard.

Elnard mengingatkan, bahwa dalam Skep tersebut secara eksplisit menyatakan spesifikasi jenis rumah hunian yaitu yang seusai KPR Papan Sejahtera namun kini perumahan Puri Cinere dapat dilihat produk properti faktual seperti apa.

“Demikian pula dengan pemanfaatan lahan dari 50ha yang tidak terserap seluruhnya selama kurun waktu 1987-2007 sehingga menyisakan lahan yang sekarang akan dialih fungsikan sebagai kawasan superblok dan menjadi objek penolakan pihak warga,” imbuhnya.(Faldi/Sudrajat)


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *