Pelayanan RSUD Tak Maksimal Tarif Ingin di Naikkan

DKR Tolak Kenaikan Tarif Kelas III RSUD

DEPOK ! POSTKOTAPONTIANAK.COM-Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok, Roy

RSUD Depok (Ist)
RSUD Depok (Ist)

Pangharapan mengungkapkan, bahwa pihaknya menolak rencana kenaikan tarif kelas III Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depok yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tarif Layanan Kesehatan Kelas III RSUD Kota Depok.

“Seharusnya yang muncul dalam Raperda tersebut, bagaimana cara memperbaiki layanan yang saat ini belum maksimal. Artinya pelayanan masih seperti itu malah tarifnya ingin dinaikkan,” ungkapnya kepada sejumlah wartawan kemarin, usai rapat dengar pendapat bersama Dinas Kesehatan dan Komisi D DPRD Kota Depok, Jabar.

Roy berharap kepada Pemerintah Kota Depok  harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk bidang kesehatan, sehingga mampu mengakomodir layanan kesehatan kelas III RSUD Depok.

“Artinya Depok jangan kalah dengan wilayah lain, seperti Tangsel. Biaya kesehatan harus 100 persen dari APBD dan subsidi yang tidak melanggar hukum. Jadi seharusnya RSUD Depok untuk kelas III, pasien yang datang sudah bisa dilayani cukup dengn KTP,” ujar aktifis DKR itu.

Sementara Dewi Damayanti, selaku Kepala RSUD Kota Depok menerangkan, bahwa RSUD bukan rumah sakit yang berorientasi profit atau mencari keuntungan. Karena Pemerintah sudah memberikan anggaran untuk kegiatan di RSUD. Masyarakat tidak mampu sudah tercover pelayanannya melalui Jamkesmas, Jamkesda, maupun BPJS.

“Bahkan untuk masyarakat yang belum tercover BPJS atau Jamkesda bisa mengajukan bantuan sosial hingga keringanan mencicil,” terangnya.

Menurut  Dewi, bahwa perubahan tarif sudah berdasarkan kajian bersama UI dan tinjauan ke sejumlah RSUD, seperti Cibinong, Ciawi, dan Cileungsi. Selain itu, perubahan perda dirasa perlu karena untuk memasukkan tindakan medis yang belum tertuang dalam perda sebelumnya, misalnya dokter kulit, mata, hingga ICU.

“Artinya, naiknya harga bukanlah penekanan, namun lebih banyak kepada tindakan yang belum pernah ada. Dari hasil kajian, tarif di RSUD juga masih di bawah tarif di rumah sakit lainnya, misalnya tindakan Rrp1 juta, di RSUD cuma Rp200.000 jadi RSUD masih nombok, atau konsultasi dokter spesialis dari Rp30.000 menjadi Rp35.000,” tuturnya.

Sedangkan Lahmudin Abdullah, selaku Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok memaparkan, bahwa masyarakat miskin yang dilayani kesehatannya sudah tercover secara keseluruhan atau gratis melalui jamkesda atau jamkesmas.

“Jadi upaya menggratiskan layanan kesehatan, pada dasarnya harus disesuaikan kemampuan Pemkot Depok,” paparnya.(Faldi/Sudrajat)


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *