Nusantara Corruption Watch Pertanyakan Pembangunan RSUD Melawi Belum Selesai

Nusantara Corruption Watch Pertanyakan Pembangunan RSUD Melawi Belum Selesai

POSTKOTAPONTIANAK.COM

MelawiPembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi, dengan anggaran tahun 2006-2007 masih ngambang. Sampai saat ini, (Januari 2015), pihak Kejaksaan Sintang belum menetukan siapa menjadi tersangkanya, walaupun sudah beberapa kali pihak kejaksaan memeriksa fisik bangunan tersebut.

rumah sakit melawi-2Pada masa Moch Jumali SH menjabat Kepala Kejaksaan Sintang, beliau sempat mengatakan bahwa target Kejaksaan tahun 2013 adalah menuntaskan kasus penyelewengan anggaran pembangunan fisik RSUD sebesar empat milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah.

“ Kami sudah sedang lakukan penyidikan, beberapa orang dari tersangka sudah sedang tahap penyidikan,” jelas Jumali, sebelum pindah tugas pada Januari 2014 dari Sintang, kata Benny Penjaitan mengutip penjeasan tersebut.

Menurut Benny, kasus ini masih jalan di tempat, sementara pembangunan RSUD Melawi ditaksir merugikan negara atau daerah sebesar empat milyar lebih.

Di lapangan, masih banyak kontruksi bangunan hanya dibangun dasar pundasi dan tidak dilanjutkan sampai rampung. Selain itu, perencanaan dalam kontrak pelaksanaan, RSUD ini harus dibangun rumah dinas dokter dan rumah dinas perawat. Bangunan tersebut sama sekali diduga kuat fiktif, sampai saat ini (2015), rumah dinas yang dimaksud belum ada dibangun. Demikian dikatakan, Benny Panjaitan Koordinator NCW (Nusantara Corruption Watch) Wilayah Timur Kalimantan Barat menghimbau kepada pihak Kejaksaaan Negeri Sintang agar dalam penanganan kasus ini, benar-benar di laksanakan sesuai dengan perosudur hukum, sebab pembangunan RSUD Kabupaten Melawi sudah menjadi perhatian masyarakat luas.

Terang Benny, “Orang biasa saja berasumsi Negative, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan RSUD Melawi terindikasikan terjadi penyelewengan anggaran oleh oknum-oknum tertentu, yang mengakibatkan Kerugian Negara dengan Modus Operandi menggunakan   jabatan untuk memperkaya diri dan orang-orang tertentu,” jelasnya.

Selain kasus pembangunan RSUD Melawi yang terbengkalai banyak kasus-kasus lainnya, yang sudah dilaporkan NCW Kepada Institusi Penegak Hukum di Kalbar (Kapolda, Kajati, Kapolres Melawi, dan Kajari Sintang) tapi sudah berjalan 4 tahun ini, belum ada kejelasan dari para penegak hukum, kapan kasus tersebut akan digelandang ke Pengadilan, pungkas Benny Panjaitan.(Joni)


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *