Ngaku tak Berdaya Hidupi Keluarga, Puluhan Pekerja Minta Larangan Penebangan Dicabut

Pedemo tolak SK.(yhy)
Pedemo tolak SK.(yhy)

Tolak SK : Demonstran yang terdiri dari pekerja penebang kayu durian kembali mendatangi DPRD Sekadau untuk menuntut SK Bupati dicabut. Padahal sebelumnya telah disepakati bersama bahwa mereka ikut mendukung larangan penebangan pohon Durian dan Tengkawang.

POSTKOTA PONTIANAK.COM

SEKADAU-Lagi-lagi, Setelah beberapa aksi demonstrasi yang dilakukan sebelumnya, kembali puluhan orang yang mengaku sebagai pekerja penebang kayu durian mendatangi kantor DPRD Sekadau. Tak hanya anggota DPRD, Polisi pun dibuat repot oleh aksi orang-orang yang mengaku berasal dari kecamatan Sekadau Hulu, Nanga Taman dan Nanga Mahap ini.

Mereka datang dengan membawa sejumlah poster yang memuat tulisan bernada protes kepada pemerintah, Senin (23/2/2015)  siang. Salah satu poster bertuliskan protes kepada wakil Ketua DPRD Sekadau, Jeffray Raja Tugam.

Jefrray diprotes lantaran saat menerima kedatangan massa beberapa waktu lalu pernah mengatakan, bahwa Bupati Sekadau tidak melarang masyarakat untuk menebang kayu durian dan tengkawang.

Faktanya, dalam surat edaran Bupati yang dikeluarkan tanggal 28 Januari, dengan jelas tertera larangan penebangan pohon jenis durian dan tengkawang. Mereka menuding Jeffray telah melakukan pembohongan publik.

“ Kami minta supaya kami diperbolehkan menebang lagi. Karena kami makan dari situ. Saya cari makan, bayar kredit motor, menyekolahkan anak dari hasil kayu durian. Kalau tidak ada penebangan, sama saja memutus rejeki saya,” ungkap Masran,

Salah seorang demonstran asal Lembah Beringin, Kecamatan Nanga Mahap yang mengaku bekerja sebagai tukang pikul kayu hasil tebangan.

Masran mengaku, dari hasil memikul kayu ia mampu memperoleh penghasilan hingga Rp.100 ribu per hari. Hasil yang diperoleh tergantung berapa banyak kayu yang mampu diangkut.
Jika aktivitas penebangan dihentikan, Masran mengaku tidak akan sanggup menghidupi keluarganya.

Jika mengharapkan hasil menyadap karet dimana saat ini harga karet jeblok. Masran merasa tak akan mampu memenuhi kebutuhan keluarganya.

“ Sekarang karet tiga ribu rupiah per kilogram. Empat kilo karet baru dapat satu kilo beras. Kalau saya tidak kerja kayu lagi, anak istri mau makan apa,” keluh Masran.

Ketika ditanya solusi alternatif apa yang cocok agar penebang dan pemerintah tidak bertolak belakang, Masran menyebut ia mau saja jika pemerintah betul-betul melarang penebangan kayu durian dan tengkawang.

Namun, sebagai gantinya, ia meminta pemerintah harus menyediakan lapangan kerja baru untuk eks pekerja kayu durian. Masran bisa jadi betul-betul mengandalkan hasil penebangan kayu sebagai sumber nafkah keluarganya jika melihat solusi yang ia tawarkan
“Saya pribadi sih mau berhenti, tapi harus ada pekerjaan pengganti. Pemerintah sanggup tidak,” ucapnya.

Sejatinya, pada tanggal 16 Februari lalu telah dilakukan penandatanganan kesepakatan antara pemerintah kabupaten dengan desa-desa dan penebang kayu. Kesepakatan tersebut intinya mendukung SK Bupati tentang larangan penebangan kayu durian dan tengkawang. Saat itu, pemerintah memberikan kelonggaran bagi para penebang kayu.

Kayu-kayu olahan yang sudah terlanjur ditebang dipersilahkan untuk dijual dengan syarat harus dilengkapi dokumen resmi. Saat itu penebang diberi waktu dua minggu untuk mengurusi kayu olahan.

Belum juga sampai masa “deadline” yang ditentukan sampai 1 Maret, para penebang kayu kembali berulah dengan melakukan demonstrasi. Tuntutan yang mereka sampaikan pun hampir sama dengan sebelum-sebelumnya.

Massa sempat bertemu dengan sejumlah anggota DPRD Sekadau, termasuk Jeffray Raja Tugam di ruang sidang DPRD Sekadau.

Namun, pertemuan itu urung menghasilkan solusi. Hingga pukul 16.00 WIB lebih, massa masih menduduki gedung kantor DPRD Sekadau.

Terpisah, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sekadau, Sandae, mencibir aksi demonstrasi para penebang kayu.

“ Mereka itu demo saja kerjanya, bukannya mengurus kayu yang sudah ditebang. Padahal kan kemarin sudah diberi peluang supaya kayu yang sudah terlanjur ditebang bisa dijual. Ah biarlah mereka. Yang jelas kami tidak berani merekomendasikan diluar kesepakatan tanggal 16 lalu,” ucap Sandae yang ketika  dihubungi “Postkotapontianak.com” melalui telepon seluler sedang berada di Pontianak.

Jika penebang ngotot tetap melakukan aktivitas penebangan, Sandae menegaskan pihaknya tidak akan bertanggungjawab. “Terserah mereka. Yang pasti kami tidak bertanggungjawab jika ada apa-apa. Kami berpegang pada kesepakatan bersama dan SK Bupati,” singkat Sandae. (Yahya PKP)


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *