Nelayan Kalbar Ajukan Petisi Angket ke DPR RI

POSTKOTAPONTIANAK.COM

JAKARTA – Komisi IV DPR RI Kamis (18/5/2017) kedatangan tamu nelayan dari berbagai daerah senusantara. Hal utama yang disampaikan terkait masalah aturan-aturan Menteri KP yang meresahkan dan menyengsarakan nelayan. Sebanyak lebih dari 50 nelayan hadir untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pimpinan dan anggota komisi IV DPR RI.

Kehadiran mereka adalah untuk menyampaikan petisi dukungan kepada Komisi IV untuk melaksanakan hak angket terkait kebijakan-kebijakan KKP diantaranya Permen 01/2015, Permen 02/2015, Permen 71/2016, dan peraturan-peraturan lainya.

Nelayan Nusantara ini diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi IV Daniel Johan, yang mendengarkan langsung fakta-fakta di lapangan bahwa apa yang diberitakan media tentang Menteri Susi yang bagus-bagus sangat berbeda dengan fakta di lapangan. Kebijakan Susi telah membuat banyak nelayan sengsara, miskin dan dipenjara.

Dalam pemaparannya perwakilan nelayan Kalbar meminta agar hak angket ini paling tidak sudah dilaksanakan pada Agustus 2017 karena kalau tidak nelayan akan semakin sengsara akibat peraturan-peraturan Menteri Susi, dan para nelayan siap untuk mendukung hak angket ini.

Menanggapi hal tersebut Daniel Johan yang juga DPR RI dapil Kalbar ini menegaskan bahwa dalam sejarah di Indonesia tidak pernah ada nelayan melakukan demonstrasi. Baru kali ini sejak Indonesia merdeka nelayan turun ke jalan.

“Ini merupakan ‘prestasi’ luar biasa selama pemerintahan presiden Jokowi, dengan menterinya Bu Susi, karena untuk pertama kalinya berhasil membuat nelayan berdemonstrasi. Ini berarti kesulitan nelayan sudah diambang batas. Dan nelayan bukanlah koruptor, tetapi kenapa dibuat miskin? Presiden harus benar-benar memperhatikan nasib nelayan saat ini,” tegas Daniel.

Daniel juga bertanya kenapa Presiden lebih mendengarkan netizens dan ketimbang mendengarkan nelayan secara langsung. Mayoritas nelayan adalah pemilih Jokowi namun kenapa justru pemerintah sekarang memberikan hadiah yg pahit. Masalahnya presiden tidak paham kalau kebijakan pemerintah telah membuat nasib nelayan terpuruk. Yang diketahui Presiden nelayan semakin sejahtera. Karena hak angket nelayan diharapkan mampu membuka fakta apa adanya agar masyarakat sampai presiden paham bahwa nelayan sudah hampir 3 tahun hidupnya menderita.

“Nelayan harus berteriak, harus bersuara sampai masyarakat umumnya tahu, sampai Presiden tahu akan penderitaan nelayan saat ini. Mudah-mudahan angket menjadi kanal sehingga tidak terjadi ledakan-ledakan sosial yang tidak kita inginkan,” terang Wakil ketua komisi FPKB tersebut.

Sebagai penutup audiensi Daniel Johan menegaskan agar Komisi IV menindaklanjuti usulan hal angket tersebut di dalam rapat pimpinan maupun rapat komisi untuk kemudian diajukan ke rapat paripurna./Adit/PKP.

( Foto : Istimewa )


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *