NCW Pertanyakan Proses Hukum Terpidana Aseng

MELAWI – POSTKOTAPONTIANAK.COM !! Nusantara Corruption Watch (NCW) mencium ada kejanggalan dalam proses hukum kasus illegal logging  dan penggelapan pembayaran dana reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).
Benny Panjaitan Koordinator NCW Wilayah Timur Kalimantan Barat./ foto : doc PKP
Benny Panjaitan Koordinator NCW Wilayah Timur Kalimantan Barat./ foto : doc PKP

Kasus yang merugikan negara ini dari telah disidangkan dengan terdakwa Sudianto Lim alias Aseng di Pengadilan Negeri Sintang. Dalam perkara ini Aseng dipenjara tiga bulan kurungan dan denda Rp 25 juta pada sidang putusan yang digelar PN Sintang pada tanggal 22 September 2006.

Kendati divonis kurungan, namun terpidana Aseng tidak menjalani hukuman. “Dari hasil penjelasan Kejaksaan, Kepolisian dan Pengadilan saling kontradiktif. Dari kejaksaan sebagai penuntut umum disaat putusan terpidana tidak hadir di persidangan, sehingga pihak kejaksaan mengirimkan surat ke Kapolres Melawi untuk melakukan penangkapan,” ujar Benny Panjaitan seperti tertulis dalam surat pengaduan yang ditujukan kepada Kejaksaan Agung dan disampaikan juga ke redaksi.

Namun penjelasan Kajari Sintang yang waktu itu dijabat oleh M Hisyam Taufiq dibantah oleh Anggota Satreskrim Polres Melawi. “Kejaksaan tidak ada mengirimkan surat kepada kepolisian untuk meminta bantuan penangkapan terhadap terpidana Aseng,” ujar Benny menirukan penjelasan anggota Satreskrim Polres Melawi.

Penjelasan kejaksaan sebagai jaksa penuntut juga dibantah oleh PN Sintang melalui Sekretaris Panitera. Dijelaskan bahwa dirinya membenarkan kasus illegal logging atas terdakwa Aseng telah diputus oleh pengadilan. Namun jika terdakwa dikatakan tidak hadir waktu sidang itu tidaklah benar. Aseng ada hadir waktu sidang pembacaan putusan,” jelas Benny menyampaikan penjelasan sekretaris Panitera PN Sintang, Abrahan.

Benny Panjaitan yang juga koordinator NCW wilayah Timur Kalimantan Barat itu telah mempertanyakan kepada semua pihak  Nota Dinas dari Jamintel Kejaksaan Agung, serta Direktur Pidum yang ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi Kalbar tampak juga belum ada titik terang.

Apabila surat pengaduan yang kedua kalinya tidak ada tindak lanjut maka para pihak yang menangani perkara dinilai telah melukai supremasi hukum. “Apabila tidak ada tindak lanjut, maka saya tidak segan-segan membuat laporan atas dugaan pemufatan jahat karena telah menyalahgunakan kewenangan,” tegas Benny./ Red/PKP


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *