Muslimin : Lapor Polisi, Penggelap Aset Daerah

Muslimin, anggota Komisi C DPRD Sekadau.(yhy)
Muslimin, anggota Komisi C DPRD Sekadau.(yhy)

SEKADAU-Persoalan aset daerah kerap menjadi perdebatan. Pasalnya, ada aset-aset daerah yang hingga kini tidak jelas keberadaannya. Aset daerah yang nasibnya abu-abu berupa aset bergerak seperti mobil dan motor dinas.

Kendaraan dinas biasanya digunakan seorang pejabat saat ia tengah menduduki suatu jabatan di pemerintahan. Seorang pejabat tidak mutlak hanya memiliki satu kendaraan dinas. Pada jabatan tertentu, pejabat pemerintah bisa saja memiliki lebih dari satu mobil dinas.

Kendaraan dinas melekat pada instansi, bukan pada pejabat yang menduduki jabatan tertentu di instansi tersebut. Apabila pejabat yang sebelumnya berhak mengendarai kendaraan dinas selama ia menjabat di instansi tertentu, maka ia tak lagi berhak jika posisinya tidak lagi menjabat di instansi tersebut.

Nah, masalahnya adalah seringkali oknum pejabat yang sudah memasuki masa pensiun “lupa” mengembalikan kendaraan dinas yang dia gunakan selama masih aktif menjabat.

Kendaraan ini biasanya berganti plat nomor polisi dari yang sebelumnya berwarna merah khas pemerintah menjadi hitam selayaknya kendaraan umum. Kasus seperti ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pendataan aset daerah begitu rumit. Sampai-sampai DPRD dan pihak eksekutif harus rapat berkali-kali untuk menertibkan aset-aset daerah.

Untuk kasus pejabat yang “menyulap” kendaraan dinas, anggota komisi C DPRD Sekadau yang juga membidangi persoalan aset daerah, Muslimin meminta agar pejabat bersangkutan segera mengembalikan aset daerah yang bukan menjadi haknya. Jika teguran tidak diindahkan, para pejabat ini dinilai layak diberi tindakan tegas.

“ Kalau ada yang begitu-begitu, polisikan saja, tidak masalah. Memangnya belinya (aset) pakai uang pribadi mereka. Jika seperti itu yang terjadi maka daerah rugi. Hitung saja satu mobil dinas berapa ratus juga harganya,” tegas Muslimin saat ditemui di kantornya.

Tindakan tegas perlu diambil untuk memberikan efek jera bagi mantan pejabat “degel” yang doyan menggelapkan aset daerah. Jika tidak begitu, bukan tidak mungkin penyakit tersebut menular pada pejabat lain.  “ Langkah tegas itu perlu, Kan bahaya kalau nular ke pejabat lain,” tutur politisi Golkar ini.

Selain efek jera, tindakan tegas penting agar aset-aset yang dimiliki daerah bisa terdata dengan rapi. Pria yang lebih dikenal dengan panggilan Long Amin menambahkan, jika aset daerah terdata dengan baik serta jelas keberadaannya, maka keuangan daerah bisa diselamatkan.

“ Tidak perlu setiap ganti pejabat, ganti juga kendaraan dinasnya. Kan pemborosan kalau seperti itu,” ujar Long Amin.

Lain halnya, jika kendaraan dinas di-dum atau dijual dibawah harga normal dalam jumlah besar, dengan di-dum, tentu ada timbal baliknya untuk daerah. “ Kalau di-dum kan jelas uang hasil penjualannya bisa masuk kas daerah. Kalau hilang begitu saja kan rugi kita,” tutup Long Amin. (Yahya)

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *