MoU Panwaslu, Kejaksaan dan Kepolisian Gakumdu Amanah Undang Undang

POST KOTA PONTIANAK ! DEPOK-Ketua Panita Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Depok, Andriansyah, mengungkapkan, bahwa dalam rangka mempersiapkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok 9 Desember mendatang. Polresta Depok, Kejaksaan Negeri

MoU Gadakum Kota Depok (Ist)
MoU Gadakum Kota Depok (Ist)

Depok (Kejari), dan Panita Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Depok, telah sepakat menanda tangangani nota kesepemahaman (MoU) terkait penegakkan hukum bagi pelanggar Pemilukada.

“Benar kami akan  penegakkan hukum secara terpadu di Pilkada Depok 2015 ini. MoU sudah di tanda tangani. Pada initinya kami sudah siap untuk mengatasi pelanggaran Pilkada,” ungkapnya kepada wartawan, Kamis (20/8/2015), di Depok, Jabar.

Dia menjelaskan, bahwa tema kegiatan yang dilakukan adalah penandatanganan nota kesepemahaman Gerakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok.

“Artinya tugas dan fungsinya sudah jelas. bilamana ada pelanggaran pidana maka ditangani Kepolisian dan Kejaksaan.Tapi kalau ada persoalan administrasi dtangani Panwaslu dan KPUD Depok,” jelas Andriansyah.

Andriansyah mengingatkan, bilamana ada indikasi dilakukannya pelanggaran Pilkada, itu akan dikaji oleh tim Gakkumdu selama lima hari. Jadi pelanggaran yang dimaksud administrasi yakni,  seperti yang pertama adalah menghilangkam hak PPS dan PPK dalam memilih salah satunya. Yang kedua, mencoblos surat suara sebanyak dua kali juga merupakan pelanggaran administratif.

“Jadi yang terpenting kedua hal tersebut tidak dapat dilakukan. Artinya pihak Panwaslu harus terlebih dahulu melakukan sosialisasi agar tidak ada kesalahan,” imbuhnya.

Sedangakan Idris Abdul Somad, selaku Wakil Wali Kota Depok, berharap Pilkada berjalan sesuai rencana. “MoU ketiga lembaga itu merupakan amanah undang-undang untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dari tindakan peserta Pilkada,” ucapnya.

Idris juga mengingatkan kepada seluruh tim sukses pasangan calon walikota-wakil walikota dari kubu manapun agar memahami undang-undang supaya tidak terjadi tindakan-tindakan yang mengarah kepada pelanggaran hukum.

“Kita ingin Pilkada ini berjalan dengan rukun, perbedaan keberagaman dan kebhinekaan dalam hidup kita itu sudah biasa, sudah 70 tahun merdeka, masa sikap perilaku kita ngga merdeka,” imbuh orang nomor dua di Kota Depok itu.(Faldi/Sudrajat)


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *