Merugikan Petani : Pola Mitra Harus Dikaji Ulang

Tek foto : rapat para petani dengan perusahaan PT. DSM, Kadis Bunhut, Camat Ngabang, pengurus Adat, dan Dinas Koperindag, di aula Bunhut Landak, Kamis pekan lalu./ FOTO Ya 'Syahdan
Tek foto : rapat para petani dengan perusahaan PT. DSM, Kadis Bunhut, Camat Ngabang, pengurus Adat, dan Dinas Koperindag, di aula Bunhut Landak, Kamis pekan lalu./ FOTO Ya ‘Syahdan

NGABANG ! POSTKOTAPONTIANAK.COM-Melalui salah satu petani,  Abikusno, Kamis, ( 5/11), dalam rapat pembahasan pola mitra di aula Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Bunhut) Kabupaten Landak, dimana dikatakan, diminta kepada PT Daya Sumber Makmur (DSM) untuk meninjau kembali pola mitra yang diterapkan pihak perusahaan, karena pola mitra yang diterapkan selama ini sangat merugikan petani. Menurut  Abikusno (petani), karena pola yang di berlakukan oleh perusahaan  tidak sesuai perda nomor 10 tahun 2008,  ,“sangat merugikan petani, ” tegasnya.

Disebutkannya, seperti persentasi pembagian hasil, sangat memberatkan petani. ” Juga agar Koperasi diberdayakan, dan agar perusahaan dapat memberikan vi kepada koperasi, dimana selama ini hanya petani yang memberikan vi, jadi kedepan agar pihak perusahaan juga memberikan vi kepada koperasi, ”  harap Abikusno.

Sementara  itu pengurus Adat Kecamatan Kuala Behe, Yahuda , melihat adanya salah redaksi dalam perda bahwa tanah yang diserahkan petani kepada perusahaan dalam pola mitra adalah tanah negara, padahal seharusnya tanah yang diserahkan petani itu adalah tanah adat yang telah di usahakan oleh petani secara turun temurun.Menurut Yahuda ini sangat merugikan petani, Kalau statusnya tanah negara bisa saja suatu saat bila habis kontrak, tanah bisa kembali kepada negara ,ini sangat mengecewakan petani, dan diminta kepada Pemerintah untuk merevisi redaksi yang terdapat dalam perda tersebut yang mengatur tentang status tanah.

Petani minta kepada Bunhut dapat melakukan penilaian kelalayakan kebun, apakah kebun petani itu sudah layak atau tidak untuk di konversikan.

Dalam hal ini, Kepala Dinas (Kadis) Bunhut, Kabupaten Landak, Alpius, mengatakan bahwa masalah HGU adalah ranahnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat, yang merupakan instansi vertikal. Menurutnya, bisa saja, dimana kalau berdasarkan penilaian masyarakat perusahaan layak dilanjutkan, maka HGU bisa diperpanjang 25 tahun lagi setelah habis masa 30 tahun tahap pertama pengelolaan tanah.

Tapi percayalah Pemerintah mengakui hak hak adat, dari itulah perusahaan melakukan ganti rugi tanam tumbuuh atau GRTT. Kemudian dikatakan bahwa terkait masalah perda nomor 10 tahun 2008 dan perda nomor 2 tahun 2011, pihaknya berjanji akan merevisi perda tersebut dan disesuaikan dengan Permentan nomor 98 tahun 2013.

“ Pemerintah membuat aturan tidak mungkin menyengsarakan masyarakat, percayalah aturan yang dibuat adalah untuk kebaikan bersama. Pemerintah mendesak perusahaan untuk melakukan penanaman kepada lahan yang sudah di GRTT, ” tegasnya.

Sementara itu dari perusahasn PT. Daya Sumber Makmur (DSM), melalui perwakilannya, Sidarsono, mengatakan, bahwa terhadap pola mitra, menurutnya, mengacu kepada MoU yang telah disepakati antara pihak perusahaan dengan petani. “ Namun dalam hal ini kalau sekiranya ada yang perlu diperbaiki, perlu dimusyawarahkan bersama. ” ucapnya.

Kemudian untuk supaya koperasi menjadi berdaya, agar koperasi  menyusun program, kemudian diajukan kepada perusahaan seperti pengadaan sembako, simpan pinjam. “ Untuk program-program agar di koordinasikan dengan perusahaan, ” terang Sidarsono.

Rapat ini dihadiri, perwakilan manajemen PT DSM, ketua koperasi, petani pola mitra, Kadis Bunhut, Camat Ngabang, pengurus Adat Kecamatan Kuala Behe, dan perwakilan Dinas Koperindag Kabupaten Landak./ Ya’ dan


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *