Menanggapi Usulan Tentang Amandemen UUD 1945

Salam Demokrasi,

Menanggapi adanya wacana tentang usulan ( Photo : Istimewa.) amandemen dan perubahan Undang-undang Dasar 1945 yang berkembang saat ini, KIPP Indonesia menangkap adanya usulan beberapa pihak khususnya dari Partai Politik pasca pemilu serantak 2019, serta tanggapan masyarakat diantaranya:

1. Usulan untuk mengembalikan konstitusi kepada isi konstitusi sebagaimana sebelum adanya empat kali amandeman UUD 1945 yang dilakukan sejak tahun 2000-2002.
2. Usulan agar MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara.
3. Usulan agar dibuat kembali Garis – Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
4. Usulan perubuhan jumlah fraksi di MPR yang berkonsekuensi mengubah aturan dalan konstitusi tentang hal terkait.

Dengan ini KIPP Indonesia memandang bahwa empat tahap amandemen yang telah dilakukan pasca reformasi merupakan perubahan UUD negara untuk memenuhi asas konstitusi demokratik, sehingga ada dua catatan tentang hal ini

Pertama bahwa arah perubahan yang akan dilakukan dalam amandemen, sebagaimana juga yang telah dilakukan sebelumnya adalah perubahan untuk konstitusi negara demokratis dan penguatan HAM dengan demikian sekaligus mengamanatkan agar

Kedua perubahan yang mungkin dilakukan haris dalam kerangka penguatan konstitusi negara yang memperkuat demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam rangkat penguatan HAM.

Atas dasar hal tersebut diatas maka pandangan KIPP Indonesia terkait wacana usulan UUD 1945 pasca empat kali amandemen tahun 2000 sampai tahun 2002 tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa perubahan konstitusi negara UUD 1945 bukanlah hal yang haram untuk dilakukan, sepanjang perubahan tersebut merupakan upaya untuk memperkuat demokrasi, kedaulatan rakyat dan HAM, serta dikehendaki oleh seluruh rakyat Indonesia.
2. Terkait empat wacana perubahan yang mengemuka sebagaiaman tersebut di atas, tidak sejalan dengan semangat untuk memperkuat demokrasi, kedulatan rakyat dan HAM, sebagaimana telah diputuskan dalam empat amandemen konstitusi sebelumnya. Sehingga hal tersebut kami nilai sepanjang empat usulan yang mengemukan saat ini tidak perlu dilakukan.
3. Terkait dengan hal tersebut dalam angka 1 dan 2 sepanjang menyangkut isi konstitusi hasil amandemen yang sudah dilakukan, maka kita perlu menyadari bahwa saat ini adalah saatnya mengimplementasikan perubahan sebagaimana amanat konstitusi yang telah mengalami amandemen tadi.

Sementara itu sejalan dengan pandangan bahwa amandemen konstitusi masih perlu dilakukan sepanjang merupakan gerak progresif untuk memperkuat konstitusi demokratik, dengan penguatan kedaulatan rakyat dan HAM, maka beberapa usulan amandemen yang perlu dipikirkan adalah :

1. Perlu dipikirkan pengaturan untuk semakin memperkuat sistem presidensial dengan sistem multi partai melalui konstitusi.
2. Memperkuat posisi badan perwakilan rakyat, khususnya dalam hal kewenangan DPD, sekaligus untuk mempertegas dan memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah.
3. Perlunya dipikirkan pertangguangjawaban presiden kepada MPR, sebagai salah satu instrument untuk menilai dan menjaga kewajiban presiden dalam menjalankan amanat yang diberikan kepada presiden.

Demikian pandangan KIPP Indonesia atas perkembangan wacana ususlan perubahan amandeman yang saat ini berkembang, namun untuk memastikan bahwa potensi perubahannya melalui amandemen UUD 1945 lanjutan sesuai dengan kebutuhan untuk membentuk kosntitusi demokratik tadi, maka perubahan yang dilakukan perlu sangat berhati-hati dan tidak terkesan terburu-buru, apalagi jika hanya untuk memenuhi kepentingan politik praktis kelompok tertentu.

Jakarta, 18 Agustus 2019

Kaka Suminta
Sekretaris Jenderal.


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *