LPPNRI Desak Kajari Usut Proyek Bantuan Bahan Rumah

Bantuan Bahan Bagunan Rumah untuk warga tidak layak pakai./ dn-PKP
Bantuan Bahan Bagunan Rumah untuk warga tidak layak pakai./ dn-PKP

MEMPAWAH – Dugaan korupsi Pengadaan Bahan Bangunan Rumah untuk warga kurang mampu di Dinas Sosnakertrans Kabupaten Mempawah harus ditindaklanjuti oleh Kejaksaan. “Kejaksaan harus mengusut dugaan kasus ini karena kita yakin pemerintah sudah membayar sesuai kontrak,” ujar Deddy Apandi SH Ketua Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) kepada “PostkotaPontianak.com“, Jum’at (1/1/2016).

Kejaksaan jangan menganggap sepele ini masalah. “Jaksa jangan tuli atau buta melihat dugaan korupsi pengadaan ini. Karena kegiatan ini bukan hanya tahun ini saja melainkan setiap tahun dengan anggaran yang cukup besar, hingga mencapai milyaran rupiah,” tegasnya.

Didampingi Rahmad sekretarisnya, Deddy Apandi juga mendesak kepada PPK untuk menjelaskan sanksi yang telah diberikan kepada pelaksana. “PPK janji akan memberikan sanksi kepada pelaksana, maka saya pinta PPK menjelaskan jenis sanksi yang diberikan, dan disampaikan terbuka ke publik,” ujar dia.

Apabila tidak ada sanksi maka PPK dapat dikategorikan tindakan turut serta dengan membiarkan tindak pidana korupsi, tegasnya. / DN/SS


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *