Landak Masih Menghadapi Persoalan Aset

Foto : Alpius, Pj Sekda Landak./dan

NGABANG, POSTKOTAPONTIANAK.COMPj. Sekretaris Daerah Kabupaten Landak, Alpius, S.Sos. MM, saat memberikan arahan pada acara penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) tahun 2016 Kabupaten Landak diaula kantor Bupati Landak, belum lama ini mengatakan. “Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Landak masih menghadapi persoalan aset di jaman pemekaran Kabuapten Landak. Kadang kala ini masalah asal usul, apakah aset yang masih bermasalah ini diperoleh dengan APBN, diperoleh dengan menggunakan APBD,sehingga kelengkapan administrasinya yang menjadi persoalan, ” ucapnya.

Seperti contoh.” masalah Sekolah Dasar Inpres,  kadang kala penyerahan dari Kabupaten induk waktu itu tidak terdata dengan baik, sehingga dampaknya kepada kita. Apalagi sekarang yang di cari adalah dana-dana bantuan hibah dari kementerian yang langsung ke lembaga lembaga tertentu, tetapi ini harus tercatat dalam aset, nah inilah yang tidak semudah apa yang kita banyangkan,” terang Alpius.

” Apalagi sekarang sudah ada Pemerintahan Desa yang menggunakan ADD, semua aset itu harus tercatat baik dengan menggunakan sistim akuntansi besik terbaru. Untuk itu, masalah aset jangan di anggap sepele, inilah yang menjadi fokus perhatian Pemda Landak.

Kemudian,” kata Alpius, barang-barang yang dianggap tidak layak lagi seharusnya di musnahkan,  buatkan berita acara dan buatkan keputusan bupati tentang penghapusan aset aset seperti contoh ada aset yang kita bangun istilah MCK dulu. Ketentuan sekarang, bahwa aset bangunan SMK harus di laporkan dengan baik kepada Pemerintah Provinsi, ini tahap penyesuaian  harus kita ketahui yang mana bangunan SMK menggunakan dana APBD maupun menggunakan dana APBN.

Kalau sudah kita serahkan kepada Pemerintah Provinsi, tentu seluruh pemeliharaan aset-aset tersebut tanggungjawab Provinsi. Begitu juga dengan Desa, seperti contoh Jalan lingkungan desa yang di bangun menggunakan APBD, ini harus kita pilah yang mana menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak dan yang mana menjadi kewenangan Pemerintah Desa.

Kalau jalan lingkungan ini sudah kita serahkan kepada Desa,  tanggungjawab pemeliharaan adalah  Pemerintah Desa. Itulah sistim akuntansi keuangan yang benar sekarang ini. Diharapkan juga Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa bekerja dengan baik terhadap pelayanan publik. Di masing-masing SKPD juga diharuskan membuat minimal standart pelayanan, karena pelayanan publik ini yang sering menjadi sorotan masyarakat kepada ASN (dan )


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *