Kurangnya Kordinasi : Wakil Ketua Komisi A Mencium Ada Kecurangan

POSTKOTAPONTIANAK.COM ! DEPOK-Akibat kurang kordinasi antara Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKA)

Wakil Ketua Komisi A, DPRD Kota Depok, Hamzah   (Ist)
Wakil Ketua Komisi A, DPRD Kota Depok, Hamzah (Ist)

dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Depok, terjadi adanya kecurangan yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKA) Kota Depok dalam memainkan titik reklame. Sehingga Pemkot Depok dirugikan dalam penarikan pajak.

“Saya memprediksi adanya ketidak patuhan oknum PNS DPPKA terhadap peraturan perundang-undangan. DPPKA juga belum tertib dalam mengambil pajak reklame kepada wajib pajak. Karena memang tidak ada catatan pasti mana yang sudah bayar dan mana yang belum bayar. Itu semua disembunyikan oknum PNS dinas tersebut,” ujar Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Hamzah kepada wartawan, Kamis (2/7/2015), di ruang kerjanya.

Hamzah menegaskan, bahwa ada kelemahan koordinasi antara DPPKA dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Depok juga menjadi biang kerok sulitnya Dinas Tata Kota dan Pemukiman (Distarkim) melakukan pengawasan terhadap reklame yang sudah dibayar ataupun yang belum dibayarkan.

“Karena DPPKA dan BPMP2T tidak memberikan data titik reklame yang memiliki izin dan tidak memiliki izin, atau yang telah membayar pajak ataupun yang belum membayar pajak ke Distarkim secara detail,” tandasnya./Faldi/Sudrajat/


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *