KPU Landak Gelar Rapat Koordinasi

( Ketua KPU Kabupaten Landak, Lomon, gelar rapat koordinasi./dan )

POSTKOTAPONTIANAK.COM ! NGABANG -Menindaklanjuti peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2016 tentang Perubahan Atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye  Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

KPU Landak, belum lama ini, di Aula KPU Landak,  mengelar rapat koordinasi (rakor) bersama wartawan se Kabupaten Landak.

Hadir Ketua KPU Landak Lomon, didampinggi, anggota Mikael, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Landak.

Dalam penjelasnya, Lomon menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatur dan memfasilitasi iklan kampanye peserta Pilkada 2017. Para peserta dilarang menayangkan iklan kampanye tanpa mengindahkan aturan KPU.

Berdasarkan Keputusan KPU tahun 2016, penayangan iklan kampanye difasilitasi oleh KPU Landak, dan KIP Kalbar.

“Media massa cetak, media massa elektronik (televisi, radio, dan/atau media online-Red) dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan iklan kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Landak/KIP Kalbar,” katanya.

KPU akan memberikan sanksi peringatan tertulis dan perintah penghentian penayangan iklan kampanye di media massa terhadap pelanggaran aturan tersebut.

Dalam pedoman tersebut dinyatakan, KPU Landak/KIP Kalbar menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi iklan kampanye untuk setiap pasangan calon. Iklan juga harus memperhatikan asas keadilan dan keberimbangan.

Sedangkan, materi iklan dibuat dan dibiayai oleh masing-masing tim pasangan calon dengan mengindahkan sejumlah aturan. Di antaranya dilarang mencantumkan foto atau nama presiden dan wakil presiden Republik Indonesia . Selain itu, materi iklan juga harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta etika periklanan.

Dalam keputusan KPU itu juga ditegaskan larangan kampanye yang mempersoalkan dasar negara Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Selain itu, hal-hal yang dilarang juga yaitu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, pasangan gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, dan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, dan/atau partai politik.

Berdasarkan lampiran keputusan KPU itu, masa kampanye lewat media massa cetak, elektronik dan online akan dilaksanakan 29 Januari-11 Februari 2017. Masa tenang dan masa untuk membersihkan alat peraga akan dilaksanakan pada 12-14 Februari 2017. (dan/wan)


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *