Ketum LSM Penjara : Presiden Diminta Konsisten Berantas Korupsi

POSTKOTAPONTIANAK.COM

DEPOK-Proses penanganan kasus rekening gendut Komjen Pol Budi Gunawan (BG) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak ada maksud KPK untuk menjegal BG menjadi Kapolri. Namun agar menciptakan tradisi yang menunjukkan dan memberikan jaminan pemberantasan korupsi dilakukan secara sungguh-sungguh dan tidak melakukan tindakan potensial kolusif dan nepotistic.

Ketum LSM Penjara, Budi Baren Ist)“ Untuk itu Presiden Jokowi diharapkan konsisten dan memberi jaminan pemberantasan korupsi dilakukan sungguh-sungguh,” terang Ketua Umum (Ketum) LSM Pemantau Kinerja Pejabat Aparatur Negara (Penjara), Budi Baren kepada wartawan, Jum’at (6/2/2015), saat mengunjungi DPC LSM Penjara Kota Depok.

Dia menjelaskan, bahwa pada era Presiden SBY pemilihan calon Kapolri, KPK memang diminta Presiden melakukan shahis Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) para calon.Hasilnya diserahkan langsung ke Presiden sebagai bahan penentuan calon, sedangkan di era Presiden Joko Widodo, KPK tidak pernah dilibatkan apapun atau diminta melakukan profil Assesment terhadap calon Kapolri.

“Jadi tidak ada kaitannya antara penanganan kasus rekening gendut dengan pencalonan Kapolri yang diajukan Presiden maupun tuntutan para Kepala Daerah yang dilansir PPATK,” jelas Budi.

Budi juga menambahkan, bahwa sesuai Undang-undang, tambahnya, Presiden punya kewenangan menentukan siapa yang dijadikan Kapolri mendatang, KPK hanya bisa meng appeal pergantian itu dilakukan sesuai tradisi terbaik yang selama ini berjalan.

“Artinya, KPK pasti melakukan yang terbaik bila dilibatkan atau dimintai pendapat soal pengajuan calon Kapolri oleh Presiden, agar calon mendatang punya integritas, akuntabilitas dan bisa bekerjasama dengan KPK,” ujarnya.

Menurutnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bambang Widjojanto belum lama ini, bahwa kajian LHKPN membantu Presiden klarifikasi beberapa hal yakni apakah laporan itu compliance dengan pelaporan asetnya atau pelaksanaan kewajiban lainnya.

“Lalu apa asetnya sesuai profil penghasilannya dan apakah ada potensi atau indikasi gratifikasi atau indicator Tipikor,” tutur Budi.

Budi mengingatkan, bahwa dalam kasus BG, saat ini KPK sedang menunjukkan konsistensinya dalam jalani tugas dan fungsi utamanya.Ada beberapa kasus yang sedang ditangani menyangkut rekening tidak wajar dan indikasi gratifikasi.

“Jadi diharapkan Presiden Jokowi pun bisa tetap konsisten bangun program, system dan strategi serta ciptakan tradisi yang menunjukkan dan memberikan jaminan pemberantasan korupsi dilakukan secara sungguh-sungguh dan tidak melakukan tindakan potensial kolusif dan nepotistic,” imbuhnya.(Faldi/Sudrajat)

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *