Ketua LSM KPK Kota Depok : Jika Proyek di Cut’Off Perusahaan Harus Black List

DEPOK ! POSTKOTAPontianak.com – Kepala Dinas (Pengguna Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

Hamzah Nababan./ Faldi
Hamzah Nababan./ Faldi

harus tegas dan bijaksana dalam mengatasi permasalahan rekanan kontraktor, ketika akhir tahun anggaran usai.

“Namun permasalahan ini bukan hal pertama yang terjadi di Kota Depok. Hal ini pun sering terjadi di pusat maupun di daerah akan tetapi harus ada solusinya untuk menyelesaikan permasalahan pekerjaan khusus Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Pemkot Depok,” tegas Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Komunitas Pengawas Korupsi (KPK), Kota Depok, Hamzah Nababan kepada wartawan Senin (18/1/2016), di Balaikota.

Hamzah menjelaskan, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 jo. Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 93 yang menjelaskan :
a. Berdasarkan penelitian PPK, pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran penyedia dikenakan denda keterlambatan sesuai ketentuan.
b. Berdasarkan Perpres tersebut, PPK dapat memutus kontrak atau memberikan kesempatan kepada rekanan untuk menyelesaian sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya.

“Artinya jika mengacu pada Permenkeu PMK No.243/PMK.05/2015 tentang  Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran juga menjelaskan :
a. Berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberi kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
b. Penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai;
c. Berdasarkan penelitian KPA, pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DIPA TA berikutnya melalui revisi anggaran.
Dalam rangka mengambil keputusan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan sisa pekerjaan tersebut, KPA dapat melakukan konsultasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP),” jelasnya.

Hamzah menambahkan, bahwa dari peraturan diatas, Perdirjen Perbendaharaan No.37/PB/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun Anggaran serta permendagri nomor 52 dapat juga dijadikan pedoman.

“Jadi bila memperhatikan peraturan diatas dan melihat kebutuhan masyarakat umum serta berdasarkan penilaian/kajian teknis oleh PPK khususnya pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan pembangunan gedung puskesmas dapat dikerjakan sampai selesai sehingga gedung dapat digunakan sesuai fungsinya,” pungkasnya.

Hamzah menegaskan, bahwa bagi penyedia barang dan jasa yang tidak mampu menyelesaikan sisa pekerjaan sesuai pertambahan waktu yang telah ditentukan PA (Pengguna Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), segera melakukan cut off dan melakukan pembayaran sesuai progres hasil PHO.

“Artinya jika terjadi cut off maka jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetor ke kas negara lalu badan usaha tersebut dimasukan ke daftar hitam (Black List),” tandasnya.(Faldi/Sudrajat)


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *