Ketua LSM Gelombang : Camat Limo yang Baru di Duga Gelapkan RPKD

POSTKOTAPONTIANAK.COM

DEPOK-Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Lokomotif Pembangunan (Gelombang) Kota Depok, Cahyo Putranto Budiman mengungkapkan, bahwa di duga Camat Limo yang Baru di Duga Gelapkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Ketua LSM Gelombang Kota Depok, Cahyo Putranto Budiman   (Ist)Pasalnya sudah hampir satu bulan lebih Kantor Dinas Pemadam Kebakaran kota Depok dibilangan perkantoran Boulevard Kota Kembang Sukmajaya Depok telah dikomersialkan dengan dijadikan sarana syuting film dengan melibatkan ruangan dan peralatan kelengkapan lainnya termasuk Mobil Unit pemadam kebakaran yang diperuntukkan untuk melayani masyarakat.

“Namun penggunaan untuk kegiatan komersial kali ini yakni syuting film yang diketahui sudah berlangsung setiap hari sabtu dan minggu selama 1 (satu) bulan lebih ini, sama sekali tidak dikenakan retribusi atas penggunaan kekayaan daerah,” ungkapnya kepada wartawan Senin (19/1/2015), di Balaikota.

Menurutnya, bahwa sesungguhnya penggunaan Gedung Pemerintah Kota Depok termasuk Mobil Unit Pemadam Kebakaran untuk kepentingan komersial diperbolehkan selama membayar retribusi penyewaan seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

“Jadi artinya, pada Paragraf 2 Perihal Penyewaan Kendaraan Pemadam Kebakaran Pasal 11 Ayat (3) disebutkan tarif retribusi penyewaan kendaraan pemadam kebakaran jenis “mobil tangga” untuk kegiatan komersial adalah Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per Jam, sedangkan untuk jenis “mobil pompa” adalah Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per Jam,” tutur Cahyo.

Dia menjelaskan, bahwa kondisi itu bisa terjadi karena uang yang seharusnya masuk ke kas daerah kota Depok sebagai retribusi daerah, diduga malah masuk ke “kantong pribadi” pejabat dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok yang berwenang menangani dan memberikan pelayanan serta berhubungan langsung dengan pihak produksi film dimaksud, yakni Kepala bidang Pengendalian dan Operasional, Drs. M.N. Hakim Siregar yang 12 januari 2015 lalu dimutasi menjadi Camat Limo, serta juga melibatkan Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban, Trisno Supriyanto, SH.

“Mengingat Pemkot Depok belum memiliki jenis Mobil Tangga, maka tarif retribusi yang dikenakan adalah jenis “Mobil Pompa” yakni sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per Jam,” jelas Cahyo.

Cahyo mengingatkan, jika syuting sudah berlangsung 1 (satu) bulan lebih setiap sabtu dan minggu, dengan asumsi waktu syuting adalah 12 jam per hari, maka nilai tarif yang harusnya sudah dikenakan adalah 8 hari x 12 jam x Rp 500.000,- = Rp 48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah), itu belum termasuk penggunaan gedung dan peralatan lainnya, dan nilai pemasukan daerah dari retribusi pemakaian kekayaan daerah ini pun dipastikan akan bertambah lebih besar lagi bilamana syuting masih berlangsung hingga saat ini.

“Yang pasti dugaan penggelapan retribusi kekayaan daerah ini jelas merupakan tindak pidana karena telah merugikan keuangan daerah seperti yang tercantum dalam Pasal 31 Perda kota Depok No. 8 tahun 2011 diatas. Hal tersebut harus diusut tuntas agar tidak terulang lagi dikemudian hari,” imbuhnya.(Faldi PKP/Sudrajat)


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *