KETUA KSU MEKAR SARI SOSIALISASIKAN PERUBAHAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Poskotapontianak.com

MELAWI – Berdasarkan peraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.48/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/8/2017 tentang perubahan atas peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P. 85 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak.

Dalam perubahan tersebut pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak di lengkapi dengan nota angkutan, sedangkan untuk lanjutannya menggunakan nota angkutan lanjutan yang di terbitkan oleh GANISPHPL PBK / Pemilik TPKRT.

Ketua KSU Mekar Sari Drs. Aris Harsono selaku pemilik TPKRT yang berada di pasar baru Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi mengatakan saat di wawancara oleh awak media 16/01/2018 bahwa yang dilakukan oleh GANISPHPL PKB sudah benar berdasarkan Undang-Undang P.85 namun setelah ada perubahan Peraturan P.48 selain GANISPHPL PKB yang berhak menandatangani Nota Angkutan Lanjutan yaitu Pemilik TPKRT atau Ketua KUD/KSU yang menjadi naungan pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak. Nota angkutan yang berasal dari hutan hak selain pemilik kayu dapat juga pembeli kayu yang membuat nota angkutan tersebut namun setelah nota angkutan di bekukan di TPKRT maka Pemilik TPKRT berkah mengeluarkan nota angkutan lanjutan, paparnya.

Selain itu Ketua KSU Mekar Sari juga menyampaikan kepada pengusaha kayu durian dan jabon berdasarkan Peraturan P. 48 KSU Mekar Sari akan mengambil alih Nota Angkutan dan nanti akan di fungsikan untuk bagian lapangannya, agar masyarakat bekerja dengan tenang dan Ketua KSU berharap semua pengusaha kayu durian dan jabon untuk mengikuti peraturan yang di terbitkan oleh Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pungkasnya.

 ( Idrus & John ).


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *