Ketua Komnas PA : Kota Depok Belum Layak Disebut kota Layak Anak

Walkot Depok Dianggap Gagal Menekan Kekerasan Seksual Pada Anak

DEPOK ! POSTKOTAPontianak.com – Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka

Merdeka Sirait (Ist)
Merdeka Sirait (Ist)

Sirait membenarkan, bahwa berdasarkan data yang dihimpun Komnas PA dari berbagai lembaga perlindungan anak, maka perwakilan dari beberapa provinsi. Yakni, Kota Depok menempati urutan kedua kasus kejahatan seksual anak tertinggi se-Jabodetabek. Sebab sebelumnya kasus tersebut hanya 22 persen, namun kini naik menjadi 38 persen. Depok menempati urutan kedua kasus kejahatan seksual terhadap anak tertinggi se-Jabodetabek, menggeser Bekasi.

“Jadi pihaknya menyebutkan Walikotanya gagal menekan angka kekerasan seksual pada anak, bahkan Kota Depok belum layak disebut kota layak anak. Artinya, hal ini betul-betul harus menjadi perhatian khusus pemerintah bahwa ternyata masalah ini tidak main-main. Bahkan menjadi tanggung jawab semua pihak untuk mencari solusinya,” ujarnya kepada sejumlah wartawan kemarin.

Dia juga menjelaskan, bahwa banyaknya kasus kekerasan di Depok diharapkan tidak ditutupi hanya untuk sebuah nama baik pemerintahan. Sebagai warga Depok, dirinya menilai Depok belum bisa disebut kota layak anak, tapi masih dengan embel-embel “ Depok Menuju”. Mengingat ada 31 indikator menuju kota layak anak, namun belum satu indikator pun yang sudah dicapai Depok.

“Seperti RTH (ruang terbuka hijau-red) untuk anak di tiap Kecamatan tidak ada. Anak korban kekeradan seksual ada di sini, anak tidak punya akte lahir ada di sini, anak tidak sekolah ada juga di sini, adopsi eilegal dan perdagangan manusia ada di Depok. Saya bersikeras mengatakan pada walikotanya bahwa Depok belum layak anak. Semoga di pemerintahan baru bisa, setidaknya menuju layak anak,” jelas Arist.

Dia juga menambahkan, bahwa kota layak anak bukan perlombaan, tapi bagaimana membangun sebuah kota yang ramah pada anak. Maka dari itu predikat kota layak anak janganlah dipolitisi. Sebab terbuti, kekerasan pada anak di Indonesia telah mencapai 21.689.797 kasus, dimana 58 persennya merupakan kasus kekerasan seksual anak.

Arit mengingatkan, bahwa kasus kekerasan anak marak bukan sekadar salah pemerintah kota, tapi juga lingkungan yang kurang peduli terhadap hal tersebut. Tidak ada tim tanggap darurat kekerasan anak di tingkat RT/RW. Selain pemerintah, orangtua juga alpa karena menganggap anak hanya memikul kewajiban, tanpa memedulikan haknya.

” Namun seorang anak wajib menghormati orangtua, guru, dan orang yang lebih tua lainnya, tapi mirisnya, pelaku kekerasan kebanyakan adalah orang terdekat. Maka dari itu yang harus kita tanamkan ke anak adalah kewajiban, bukan hak. Paradigmanya harus diubah. Anak memiliki hak dan kewajiban ada di orangtua,” imbuhnya.(Faldi/Sudrajat)


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *