Keluhkan Pemotongan ADD Oleh Pemkab, Puluhan Kades Sampaikan Kepada Anggota DPRD Mempawah

Poskotapontianak.Com
Mempawah – DPRD Kabupaten Mempawah menerima kunjungan dari sejumlah Kepala Desa (Kades) yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Mempawah, Selasa (02/06/2020) siang. Kades mengeluhkan kebijakan pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2020.

Kedatangan para Kades ini diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Mempawah, H Ria Mulyadi, S.Sos didampingi unsur pimpinan Darwis, SH, MH, Sayuti beserta Anggota DPRD Kabupaten Mempawah. Dalam pertemuan itu hadir pula Kepala Dinas Sosial, Burhan beserta jajarannya.

“Kedatangan sejumlah Kades ini untuk mengadu atau semacam curhat kepada DPRD tentang beberapa permasalahan yang mereka hadapi terkait pandemi Covid-19,” jelas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mempawah, Darwis, SH, MH.

Aspirasi dimaksud, ungkap dia, berkaitan dengan pemotongan ADD tahun anggaran 2020. Menurut para Kades, pemotongan tersebut menghambat program kerja yang telah disusun oleh Pemerintah Desa.

“Kalau tidak salah total ADD yang dipotong nilainya kurang lebih Rp 6 milyar. Dan kami di DRPD tidak tahu tentang pemotongan ini,” akunya.

Legislator Partai Nasdem itu membenarkan jika kebijakan pemotongan ADD kurang tepat. Sebab, ADD sangat penting bagi pemerintah desa untuk melaksanakan program pembangunan di masyarakatnya masing-masing.

“Kalau alasannya untuk dialihkan penanganan cepat Covid-19, kita masih bisa mengambil dari pos anggaran lainnya. Misalnya, pos anggaran pembangunan yang nilainya besar dan bersifat multiyears seperti pembangunan rumah sakit,” pendapatnya.

Selain itu, imbuh dia, Kades juga mengeluhkan kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) yang dinilai kurang tepat. Baik itu dari sisi jumlah maupun spesifikasi data penerima bantuan. Akibatnya, kebijakan ini menuai protes dari berbagai elemen masyarakat.

“Para Kades mengaku hampir setiap hari mereka didatangi warga terkait data penerima BLT DD. Artinya, kebijakan ini membuat polemik di masyarakat. Kasihan para Kades setiap hari harus berhadapan dengan masyarakat yang protes,” tuturnya.

Karena itu, lanjut Darwis, DPRD menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Mempawah menerbitkan aturan yang lebih detail terkait prosedur dan mekanisme penyaluran BLT DD. Salah satunya, menyangkut spesifikasi penerima bantuan harus lebih spesifik.

“Kepala Daerah bisa menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) untuk memudahkan Kades menentukan para penerima bansos. Terutama spesifikasi penerima bantuan ini jangan terlalu umum. Harus lebih detail, agar masyarakat tidak dibikin bingung,” tukasnya.(Guns)


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *