Kanwil Kemenhumham Kalbar Himbau Warga Mempawah Gunakan Pos Bantuan Hukum Galaherang Mempawah

POSTKOTAPONTIANAK.COM

MEMPAWAH – – Dalam menunjang suksesnya program bantuan hukum sebagai pendampingan bantuan hukum kepada warga yang kurang mampu terjerat kasus perkara Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara, maka perlu dilakukan himbau dan sosialisasi kepada Pemerintahan Kelurahan dan Pemerintahan Desa yang nantinya akan bisa menyampaikan kepada warganya sendiri.

Pelakasanaan kegiatan tersebut kali ini menjadi arah kepada Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat. Rabu (22/07/2020).

Kepala Divisi pelayanan hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Toman Pasaribu, sampaikan dalam kunjungan tersebut di Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah adalah sebagai maksud untuk memonitoring pengawasan terhadap organisasi bantuan hukum yang ada di wilayah khususnya Kabupaten Mempawah.

“Ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dari Kantor Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Kalimantan Barat dalam memberikan arahan kepada warga yang kurang mampu, untuk hal tersebut kami lakukan sosialisasi ini di wilayah Kabupaten Mempawah khusunya Kelurahan Tengah ini,” ucapnya.

“Tentunya juga sekalian kami bersama bapak Soleh SH sebagai Advokasi dan pimpinan Posbakum Galaherang Mempawah, selain itu juga kehadiran kami juga tertuju kepada Posbakum Galaherang Mempawah ini, kita lakukan sebagai bentuk pengawasan sekaligus monitoring terhadap pekerjaannya dan kinerjanya daripada bantuan hukum yang sudah dilakukan, artinya kami sangat mengharapkan ada sinergitasnya dan kolaborasi terkait dengan apa yang dilakukan oleh organisasi bantuan hukum yang ada di wilayah khususnya di kabupaten mempawah ini,” jelas Toman.

Lanjut disampaikannya, seperti kita ketahui bahwa pemerintah juga sudah mengatur kedalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Salah satu yang menjadi point di sana itu, adalah masyarakat memperoleh bantuan hukum dengan cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya, atasnya diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu maka tentunya masyarakat yang tidak mampu itu pasti ada yang tersangkut masalah hukum, baik yang secara hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata negara.

Kepala Divisi pelayanan hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Toman Pasaribu, katakan bahwa masyarakat atau warga yang ingin mendapatkan bantuan hukum ini ada syarat-syaratnya antara lain warga masyarakat tidak mampu, mempunyai penghasilan dibawah satu juta perbulan, dan melampirkan surat rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kantor Kelurahan atau Desa tempat tinggal setempat.

“Pendampingan hukum yang diberikan ini semoga bisa bersinergikan dengan pihak Pemerintahan Kelurahan dan Pemerintahan Desa, dengan demikian perlu adanya keterlibatan dari pihak pemerintahan Kelurahan dan Desa dalam kelengkapan administrasi,” jelasnya.

“Dengan kerjasama keterlibatan secara sinergi ini, pihak pemerintahan kelurahan dan pemerintahan desa bisa melakukan pengecekan kebenaran atas warganya yang tersangkut dengan masalah hukum sebelum dilakukan pemberian surat tersebut, semoga dengan himbauan sosialisasi ini dan kerjasamanya bisa menyampaikan kepada warganya,” ucapnya.

Lurah Tengah Sawadi SE., saat ditemui usai acara menyampaikan berbangga hati atas kunjungan dari Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat Bapak Toman Pasaribu beserta rombongan, karena dengan kunjungan tersebut kita mengetahui gimana caranya mendapatkan bantuan hukum tersebut.

“Bahwa kedatangan Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat beserta rombongan merupakan suatu keterbukaan informasi kepada kelurahan tengah, dengan adanya informasi ini maka kedepan jika ada warga yang datang dengan maksud untuk bantuan hukum, bisa segera di proses sesuai yang dianjurkan tadi,” ucapnya.(Guns).


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *