Kadis Apresiasi Penyegaran Pembentukan Pengurus Baru APDESI Kabupaten Mempawah

POSTKOTAPONTIANAK.COM

MEMPAWAH – – Demi sinergitas antara Pemerintahan Desa dengan Pemerintahan Kabupaten, dilakukan penyegaran kepengurusan APDESI di Kabupaten Mempawah.

Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah mengapresiasi aspirasi yang dikakukan para kades ini, bertempat di Gedung Chandramidi lantai 1, pelaksanaan di mulai pukul 09.00 wib dengan dihadiri puluhan Kepala Desa Kabupaten Mempawah. Rabu (15/07/2020).

Kadis Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah Burhan SH., MH., katakan Dinas akan mendukung dengan dilakukan penyegaran pengurus baru APDESI Kabupaten Mempawah.

“Dengan penyegaran pengurus baru sangat memberikan apresiasi, diharapkan nanti APDESI di sini dapat memfasilitasi antara kepentingan Pemerintah desa dengan Pemerintah Daerah Mempawah, tak luput juga dengan aparat penegak hukum,” ucap Kadis.

Dihubungankan dengan permasalahan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa yang sering timbul terjadi di Pemerintahan Desa, Burhan SH katakan, Perlu segera terealisir APDESI ini segera mungkin tanpa menunggu lama lagi, dan jika sudah terbentuk dengan demikian permasalah di Pemerintahan Desa bisa diselesaikan di pada tingkat bawah yaitu melalui APDESI ini, proses hasil penyelesaian dari APDESI baru dibawa kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah, yang sudah tentu kepada Bidang Pemdes, dan selanjutnya kepasa Kadis, dari dinas baru ke bupati.

Hal ini disampaikan jikalau terkait dengan masalah penegakan hukum, maka perlu disegera mungkin terbentuknya APDESI, dan nantinya APDESI bersama Dinas bertemu dengan Bupati untuk membahas kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan dana desa dan anggaran dana desa, sudah barang tentu harus seijin Bupati terlebih dahulu, dengan demikian perlu dibuat sebuah konsideran atau aturan-aturan yang mengatur wewenang pemeriksaan kepada pemerintahan desa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

“Keterkaitan hubungan pihak APH (Aparat Penegak Hukum) ini, karena seringnya terjadi pelaporan yang belum tentu mendasar atas tuduhan atau kesalahan yang dialami oleh kepala desa, maka hal itu perlu disegarkan kembali APDESI ini, dimana sebagai perpanjangan tangan dari para kades kedepannya dalam segala hal, termasuk penyampaian aspirasi kepada Bupati, apalagi para kades sering berbenturan dengan Hukum,” ucap kadis.

Diterangkan oleh Kadis Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah Burhan SH., APDESI ini terbentuk betul-betul bisa membawa aspirasi rekan-rekan Kepala Desa untuk kebaikan dan juga dalam rangka juga pembelaan terhadap penegakan hukum. Jadi dia diharapkan betul-betul sebagai penyambung lidah daripada rekan-rekan Kepala Desa untuk mengatasi Segala persoalan persoalan yang ada di desa baik permasalahan sosial permasalahan hukum dan lain sebagainya.

“Harapan kedepan penyegaran pengurus APDESI ini sebagai aplikasi dan dapat sebagai jembatan untuk memfasilitasi semua permasalahan-permasalahan di desa, sudah barang tentu harus sesuai dengan aturan atau ketentuan yang berlaku untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu kalau di bisa diselesaikan ditingkat APDESI,” harap Burhan SH.(Guns)


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *