Kades Mandau Baru Bantah Tuduhan Ketua BPD

Reporter : Frans Somil

Kades Syamsuri. Frans
Kades Syamsuri. Frans

MELAWI ! POSTKOTAPontianak.com – Syamsuri Kepala Desa Mandau Baru Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi merasa berang dengan statement Ketua BPD Desa Mandau Baru tentang Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2015 14/1/15 yang disinyalir telah disalah gunakan.

Penjelaskan tentang kronologis pengunaan dana desa untuk tahun anggaran 2015, menurutnya apa yang dikatakan oleh Ketua BPD Desa Mandau Baru sangat tidak berdasar.

Syamsuri menyebutkan dana desa anggaran tahun 2015 sebesar kurang lebih Rp. 274 juta, pencairannya terjadi dua tahapan, untuk tahap pertama 80% dan selanjutnya 20%, pengunaan dana tersebut dikerjakan menjadi 5 item pekerjaan fisik dengan rincian sebagai berikut : 1. Pembangunan Kantor Desa Rp. 174 Juta. 2. Pembangunan Gapura Rp. 25 Juta. 3. Barau Penahan tanah Kantor Desa Rp. 33 Juta 4. Bantuan Peralon air bersih dusun melaban 1 Melaban 2 Rp. 5 Juta. 5. Bantuan Peralon air bersih dusun catet dan Dusun Landau Beringin Rp. 5 Juta dan sisanya untuk PPN PPH dan Pemeberdayaan Masyarakat.

“ Pemanfaatan dana desa anggaran tahun 2015 sebesar kurang lebih Rp. 274 itu sudah sesuai dengan juknisnya, dalam pengunaannya untuk pembangunan kami dari desa telah mengeluarkan SK pembentuk tim Pengelola keuangan, tim pelaksana kegiatan kerja, tim pengadaan barang dan jasa yang terdiri ketua, sekretaris, bendahara, bidang-bidang beserta anggota-anggota, itu semua dari unsure kepala dusun, kaur desa, ketua Rt dan masyarakat sebagai sebagai pekerja. saya selaku kepala desa sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud serta dikatakan oleh ketua BPD kepada saya, sedangkan selaku ketua BPD fungsinya sebagai kepengawasan, artinya bukan sebagai pekerja ataupun orang yang memborong salah satu pekerjaan tersebut seperti pembangunan Kantor Desa yang ditangani oleh ketua BPD selaku pemborong ,“ kata Syamsuri..

Dalam pemberitaan di berbagai media sebelumnya Ketua BPD Desa Mandau Baru menyatakan bahwa Kepala Desa Mandau Baru telah menyalahgunakan ADD anggaran tahun 2015.

“ Bagaimana mungkin justru saya yang dituding menyalahi penggunaan anggaran tersebut, dan sampai sekarang ini pembangunan kantor desa yang dianggarkan sebesar Rp 174 juta pembangunannya sendiri sampai saat pemberitaan ini masih belum selasai baru sekitar 75%, sedangkan dananya dicairkan melalui bendahara desa sudah 100% dengan dua kali pencairan 80% dan 20%, pengeluaran dari bendahara itu semua dilengkapi dengan bukti-bukti serta surat pernyataan yang ditanda tangani oleh ketua BPD bermatrai enam ribu, disampaing menyalahi wewenang sebagai ketua BPD juga harus bertanggung jawab untuk menyelasaikan pembangunan Kantor Desa tersebut,“ jelas Syamsuri

“ Kemudian tentang adanya penyimpangan beras bantuan untuk masyarakat miskin atau Raskin yang mengatakan, bahwa saya telah mengelapkan raskin tidak dibagikan ke masyarakat, itu juga tidak benar, semua itu bisa dikomfirmasikan atau dibuktikan ke pihak kecamatan, karena langsung dari pihak kecamatan sendiri yang menyalurkan Raskin tersebut kepada tim raskin desa, bahkan saya selaku kepala desa tidak ada menandatangani surat penerimaan Raskin, alasan kenapa saya tidak menandatangani surat penyerahan raskin tersebut karena keuangan kas desa lagi kosong pada saat itu untuk menalangi raskin tersebut, “ pungkasnya./*


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *