Kades Antibar Julkarnaidi Apresisasi BPD Dalam Musdes Khusus Menuju Desa Mandiri

POSTKOTAPONTIANAK.COM

MEMPAWAH — Pemerintahan Desa Antibar usai melakukan Musyawarah Desa Khusus yang berlangsung tanggal 2 Juli 2020, dengan dimotori oleh Badan Pemusyawaratan Desa dalam gelar kegiatan penetapan tambahan calon penerima BLT DD Desa Antibar Tahun 2020, dimana pelaksanaan kegiatan berlangsung di Aula Kantor Desa Antibar Kacamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah.

Dengan dilaksanakannnya kegiatan Musdes khusus ini, membawa angin segar bagi Pemerintah Desa Antibar untuk kearah yang lebih baik sesuai program Desa mandiri dalam melaksanakan pembangunan desa secara langsung dengan melibatkan masyarakat langsung. Jumat (03/07/2020).

Kades Antibar Julkarnaidi selaku kepala wilayah desa sangat apresiasi dengan dilaksanakan musyawarah desa oleh BPD yang dihadiri oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat desa antibar.

“Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, langkah yang tetap diambil oleh BPD sebagai panitia pelaksana Musdes Khusus, Undang-Undang Desa memberikan harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa antibar untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan rantai birokrasi yang lebih singkat,” ucap Kades Antibar.

“Undang-Undang Desa disini, ada 2 hal yang perlu kita apresiasi yaitu Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan penguatan keselamatan pemerintahan desa, selain Dana Desa berdasarkan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat,” jelas Julkarnaidi.

Lanjutnya, bahwa lembagaan desa itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ada enam lembaga Desa yaitu: Pemerintah Desa (Badan Desa dan Perangkat Desa), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Kerjasama Antar Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tentunya dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya sudah tertuang dalam pelaksanaan pada pembangunan di desa.

“Dengan demikian semakin jelas bahwa BPD melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan perwakilan dari desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan dibuat secara resmi, selain itu berarti BPD merupakan lembaga legislatif tingkat desa. Ini berarti Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di desa, yang mengharuskan agar dalam penyelenggaraan pemerintahan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat desa,” ucap Kades Antibar.

“Sehingga fungsi BPD berdasarkan Undang-Undang Desa membahas dan menyepakati RPD bersama, mengatur dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan peningkatan Kepala Desa, ini sudah menjadi hakikatnya sebagai mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,” harap Kades Antibar Julkarnaidi.

“Terkaitan pelaksanaan Musdes Khusus Penetapan Calon Penerima BLT DD Desa Antibar ini, seyogyanya BPD sudah menjalankan peran sebagai mitra kerja dari Pemerintahan Desa Antibar, semoga hasil pelaksanaan kegiatan ini bisa mengakomodir kepada Keluarga Penerima Manfaat di Desa Antibar, oleh BPD yang menjembatani sehingga untuk kedepan dan selanjutnya bisa dengan mudah dilakukan antara BPD dan Pemerintahan Desa,” jelas Kades Antibar Julkarnaidi.(Guns)


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *