HONORIUM WARTAWAN DARI APBD MASUK PERBUATAN MELAWAN HUKUM

POSTKOTAPONTIANAK.COM ! MEMPAWAH-Dana APBD Mempawah untuk memberi honorium bulanan kepada para wartawan tidak

ILUSTRASI
ILUSTRASI

memiliki landasan hukum. Padahal sesuai PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pada pasal 18 ayat 1 menyatakan penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dasar hukum yang melandasi.

Berdasarkan hasil temuan BPK RI Perwakilan Kalbar No 21.C/LHP/XIX.PNK/05/2015 berpendapat bahwa wartawan bukanlah pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah. Jadi hal ini dapat dikategorikan perbuatan hukum dan kenyataannya merugikan keuangan hingga mencapai ratusan juta rupiah.

Adapun wartawan yang mendapatkan honorium dari Pemkab Mempawah adalah DS dari Harian BKT dan FA dari Harian BKT, AS dari Harian EQ/RK, WH dari Harian PP, JW dari Harian BT dan WH dari Harian KT. Honorium yang diterima masing-masing Rp 1,5 juta per bulan atau Rp 50 ribu per harinya.

Dengan diberinya honorarium kepada para wartawan ini dinilai Ketua DPD Lembaga Penyelidik Pemantau dan Pemberantasan Korupsi RI Syarif Ahmad Hasim sebagai bentuk persengkongkolan bupati. “Ini wujud persengkongkolan bupati dan media untuk menutupi semua praktek korupsi di Mempawah. Tujuannya tak lain agar masyarakat tidak mengetahui praktek-praktek korupsi yang merugikan uang rakyat, ” tegas Syf Achmad.

Wartawan yg menerima dana dari APBD  itu dinilainya telah memiliki mental yang korup. “Bagaimana mereka mau melakukan kontrol sedangkan mereka (pers) sudah menjadi bagian yang melakukan korupsi,” ujarnya.

Akibat dari praktek persengkongkolan ini daerah Mempawah sebagaimana hasil temuan BPK telah dirugikan ratusan juta rupiah./RED


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *