Hardiono Menilai Pemecatan Kadiskominfo Hanya Sepihak

KOTA DEPOK–PKP : Heboh dan menjadi viral, karena di tengah dalam situasi pandemi virus Corona (Covid-19), pejabat yang dikenal cukup akrab dengan para wartawan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Depok, Sidik Mulyono, tidak dipakai lagi alias dipulangkan ke institusi lamanya yakni Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), oleh Wali Kota Depok Mohammad Idris.

“Jadi, Doktor pakar teknologi informatika lulusan universitas beken di Jepang ini sebelum menjadi Kadis Kominfo Kota Depok melalui seleksi open bidding ini adalah aparatur negeri di Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi (BPPT). Artinya, ketika mengeluarkan keputusan sepihak yang semena-mena, dengan ‘memecat’ bahkan tindakan pemecatan Kadiskom info ini adalah tidak bijaksana dan bentuk kesewenangan atau abuse of power Wali Kota Mohammad Idris,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Hardiono, Rabu (6/5), di Balaikota Depok, Jabar.

Dia menjelaskan, bahwa pemecatan Sidik Mulyono ini adalah bentuk maladministrasi perusakan birokrasi aparatur sipil negara. Seharusnya, sebelum masa berakhirnya masa tugas Sidik Mulyono selaku Kadis Kominfo pada tanggal 22 Mei 2020 ini, herusnya sesuai peraturan pegawai yang direkrut dari open bidding atau seleksi lelang, bahkan juga harus dibahas melalui team evaluasi kinerja (TEK) ASN. TEK ini diketuai oleh Sekda dengan pejabat Pemkot Depok termasuk Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Supian Suri.

“Yang jadi pertanyaannya, saya tidak diberitahukan sama sekali. Saya selaku Sekda diabaikan saja. Kepala BKPSDM langsung saja memproses pemberhentian Kadis Kominfo kepada Wali Kota Depok tanpa berkoordinasi dengan saya atau meminta tanda paraf kepada saya dan Wakil Wali Kota Depok. Kalau kita berpegang kepada azas good governance semua yang terjadi adalah sebuah kesalahan,” jelas Hardiono.

Menurutnya, bahwa dengan melepaskan pejabat yang direkrut dengan open bidding harus harus dianalisa dalam proses secara beradab dan bermartabat. Sidik Mulyono harus dievaluasi kinerjanya melalui TEK. Kemudian yang bersangkutan didengar pendapatnya apakah ingin kembali ke institusinya Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) atau tetap berkarir di Pemkot Depok. Hal ini bila hasil evaluasinya bagus.

“Bila pun hasil dari evaluasi kinerja Pemkot Depok menilai Pak Sidik tidak dibutuhkan lagi, maka perlu dilepas dengan bermartabat melalui proses yang benar dengan tidak sembunyi-sembunyi dan melangkahi posisi saya sebagai Sekda,” tutur Hardiono.

Hardiono menegaskan, bahwa sesuai dengan etika hierarki, mengenai pemrosesan status Sidi Mulyono harus melalui TEK, BKPSDM, Sekda, wakil wali kota, dan terakhir ke wali kota.

“Ini tidak, Sekda tidak diberitahukan, tidak diajak bicara tapi langsung dari Kabid Pengembanga Karir KPSDM, Kepala BKPSDM dan lansung ke wali kota dengan melewati tahapan hierarki yang semestinya sesuai aturan good governance,” tandas mantan Kepala Dinas Kesehatan itu.

Hardiono juga menambahkan, bahwa kendati ada surat dari BPPT yang mempertanyakan keberadaan Sidik Mulyono sebagai aparaturnya yang bekerja di Pemkot Kota Depok sebagai Kadis Kominfo, tidak menjadi serta merta Sidik dapat diberhentikan sebelum melalui proses kepatutan menerima dan melepas seorang pejabat yang diangkat melalui keputusan wali kota. Sedangkan Sidik sendiri punya masa tugas sejak 22 Mei 2017 hingga 22 Mei 2020 ini.

Kemudian, sesuai dengan surat koordinasi Sidik Mulyono kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), untuk masalah ini didengar oleh KASN. Maka memberi tanggapan bahwa harus melalui sekda terlebih dahulu.

“Namun dengan secepat itu, malah Kepala BKPSDM ngomong di koran, mau akan ada PLT. Ini sangat tidak bijak. Yang seharusnya ngomong dululah ke Sekda. Tidak dengan langsung memutuskan seperti itu. Jalankan dulu, saran dari KASN baru, diskusikan dulu,” imbuh mantan Kepala Bappeda Kota Depok itu juga.

FALDI


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *