Gugatan Perkara Perdata Dikabulkan, Pengurus YPKTO Tuntut 3 Tergugat

POSTKOTAPONTIANAK.COM

MEMPAWAH — Terlalu lama menunggu proses pembayaran ganti rugi lahan komplek pemakaman orang tionghua, pengurus YPKOT geram dengan perlakuan pihak pengembang yaitu PT. Pelindo 2 yang hingga kini belum merealisasikan yang sudah diperjanjikan sebelumnya.

Dengan mendatangi ke Pengadilan Negeri Mempawah, Pengurus YPKOT yaitu Subandio Khow didampingi Suyanto melakukan pengajuan gugatan perkara perdata.

Disampaikan Subandio Khow didampingi Suyanto mengatakan hal ini sudah sangat lama menunggu, dari proses pembebasan lahan sampai makam awalnya, oleh pihak pengembang yaitu PT. Pelindo 2 yang sampai saat ini belum ada kejelasannya.

“Kami merasa dirugikan dijanji-janjikan bahkan berkali-kali mengadakan pertemuan rapat bertempat di aula gedung Kejati Kalimantan Barat hingga sampai di ATR/BPN Mempawah, hingga sekarang hasil rapat yang telah disepakati bersama tidak pernah terealisasikan,” ucap Subandio.

“Kekesalan hingga membuat geram kepada para pihak tersebut, maka yang kami lakukan adalah upaya hukum yang paling tepat untuk menentukan hak-hak dari pada selama ini yang saling klaim mengklaim.

“Dalam hal kedatangan kami di Pengadilan Negeri Mempawah, oleh karena wilayah domilisi yang menjadi objek perkara di kabupaten mempawah, jadi kami ajukan gugatan perkara perdata kepada Tergugat I kepada YBB, Tergugat II kepada PT Pelindo 2 dan Tergugat III kepada ATR/BPN Kabupaten Mempawah,” ucap Subandio.

Terkait dipertanyakan apakah dengan permasalahan ini merupakan penghambat dari pembangunan perluasan areal pelabuhan internasional kijing sungai kunyit mempawah, pihak pengurus YKOT menjawab lugas dan tegas katakan bahwa selama ini pihak YPKOT sama sekali tidak pernah menghalang-halangi pembangunan perluasan pelabuhan intermasional Kijing Mempawah, semua tergantung pada pihak pengembang dalam menyelesaikan permasalah ini segera mungkin dan jangan diperlambat.

“Dengan tegas kami katakan, justru dari pihak pelindo 2 ini yg kami pertanyakan ada apa kok sampai hari ini hak-hak YPKOT tidak dibayarkan, sebab ini sudah divalidasi oleh PPKI pada tanggal 7 Mei 2019 yang lalu, sehingga sampai hari ini pihak PT. Pelindo 2 belum melaksanakan pembayaran,” tegas Subandio.

Lanjutnya, karena masalah ini sudah masuk dalam ranah hukum yaitu ke dalam gugatan, biarlah hukum yang membuka semua di pengadilan, kami juga tidak mau seperti itu, tapi karena selama ini dijanjikan terus maka di pengadilan yang bisa membuka dengan membaca berkas-berkas dan terus poin-poin gugatannya sudah kami masukkan.

“Kami rasa kita tidak lebih jauh membahasnya, mereka yang tahulah nanti gimana hasilnya, di persidangan yang akan mengungkapkan semua, siapa yang bermain akan terungkap di pengadilan negeri, dan biarlah pengadilan negeri yang bisa memutuskan nanti,” ucapnya

“Jika pun dalam persidangan nanti kami ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, maka tentunya akan dilakukan upaya-upaya hukum lain, yang sesuai dan dilindungi oleh undang-undang, jadi kami akan menempuh jalur itu nanti, jika yang menjadi hak-hak kami tidak sesuai atau dipenuhi,” jelas Subandio.

Pengajuan Gugatan perkara perdata Nomor: 35/ Pdt. G/2020/PN. Mpw. Tgl. 13 Juli 2020, sampaikan Subandio Khow didampingi Suyanto katakan, harapan kami karena sudah diajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah maka proses ini diserahkan kepada Pengadilan Negeri, nanti hakim pengadilan yang bisa memutuskan suatu perkara, karena Putusan Hakim sudah diatur dalam Undang-Undang dan Hakim juga disumpah untuk memutuskan suatu perkara, jadi untuk memtuskan suatu perkata Hakim Pengadilan Negeri tidak sembarangan Artinya mereka berdasarkan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kami percayakan dan serahkan kepada aparat hukum dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Mempawah untuk memutuskan masalah ini seadil-adilnya.(Guns)


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *